- Percepatan pengembangan panas bumi dilakukan oleh pemerintah
- Target pada tahun 2025 untuk bauran energi sebesar 23% untuk transisi menuju energi terbarukan
- Beberapa langkah dan kebijakan dilakukan untuk memenuhi target tersebut!
Pengembangan energi panas bumi salah satunya melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Indonesia. Terhitung, sampai tahun 2030, akan dibangun PLTP dengan kapasitas sebesar 3.355 MW untuk memenuhi target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025!
“Seperti tercantum pada RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) 2021-2030“, kata Harris, Direktur Panas Bumi, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Baca juga
- Pengembangan Panas Bumi Bisa Menghemat Cadangan Devisa Negara! Bagaimana Bisa?
- Inisiasi Pengembangan Proyek Teknologi Panas Bumi Pada Momen Percepatan Transisi Energi G20
Bauran energi yang memiliki target sebesar 23% pada tahun 2025 merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai Netralitas Karbon pada 2060. Komitmen Indonesia juga untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030!
Beberapa langkah, kebijakan, dan pemanfaatan pun dilakukan oleh Pemerintah guna mempercepat pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Seperti contoh sampai akhir 2021, kapasitas terpasang pembangkit panas bumi di Indonesia mencapai 2.276 MW, sebagian besar berada di dalam Wilayah Kerja PT PGE, yakni sebesar 1.877 MW. PT PGE mengelola 13 Wilayah Kerja dengan kapasitas 672 MW yang dioperasikan sendiri, dan 1.205 MW melalui Joint Operation Contract (JOC).
Bukan hanya berhenti disitu saja, Pemerintah juga memiliki langkah lanjut untuk melakukan pengembangan energi panas bumi di Indonesia! Ada sejumlah langkah dan kebijakan oleh pemerintah untuk memenuhi target tersebut.
Baca juga
- Energi Panas Bumi Yang Memiliki Sifat Ramah Lingkungan
- Mengenal PLTP Blawan Ijen, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Yang Baru Di Indonesia
Langkah pertama, Pemerintah akan melakukan pengeboran (government drilling) untuk mengurangi risiko para pengembang sekaligus untuk menurunkan harga jual listrik panas bumi. Sampai tahun 2024, pemerintah akan melakukan pengeboran di 20 wilayah kerja panas bumi untuk rencana pengembangan sebesar 683 MW.
Kemudian langkah kedua, bisa melalui pemanfaatan dana PISP (Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi), dan GREM (Geothermal Resources Risk Mitigation) untuk pendanaan pengembangan panas bumi. Ketiga, membuat hubungan sinergi antar-BUMN. Selama ini, paling tidak ada tiga BUMN yang bergerak di bidang panas bumi, yakni PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang berada di bawah Sub Holding Pertamina New Renewable Energy (PNRE), PT Indonesia Power (anak perusahaan PT PLN), dan PT Geo Dipa, BUMN di bawah Kementerian Keuangan.
Langkah terakhir yang bisa dilakukan adalah optimalisasi sumber daya di WKP yang sudah berproduksi dengan ekspansi dan efisiensi. Dua di antaranya membangun PLTP Binary di WKP Salak sebesar 15 MW, dan PLTP Binary di WKP Dieng (10 MW). Saat ini, PT PGE juga sedang menyelesaikan PLTP Binary di WKP Lahendong, Sulawesi Utara, dengan kapasitas 0,5 MW.
Makin tahu Indonesia diproyeksikan akan menjadi pemain geothermal terbesar di dunia pada 2026.
Referensi
