- Pemerintah Indonesia berkomitmen kuat untuk mendukung Energi Baru Terbarukan (EBT) tanpa mengalihkan alokasi subsidi bahan bakar fosil.
- Langkah-langkah untuk mendukung EBT adalah dengan mengatur tarif supaya lebih menguntungkan bagi produsen dan pengguna EBT.
- Indonesia memerlukan investasi sekitar 3.900 triliun untuk mencapai target pengurangan emisi dan pertumbuhan EBT yang berkelanjutan.
Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk mendukung pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai bagian dari upaya menggeser subsidi fosil. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa meskipun subsidi bahan bakar fosil tetap ada, pemerintah tidak akan menggeser alokasi subsidi tersebut ke sektor EBT. Sebaliknya, fokusnya adalah mendorong percepatan penggunaan sumber-sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menggarisbawahi pentingnya percepatan dalam penggunaan EBT. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui pengaturan tarif yang lebih menguntungkan bagi produsen dan pengguna EBT. Dalam Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2023, Dadan Kusdiana menjelaskan bahwa pemerintah akan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 yang telah ada sebagai landasan regulasi untuk mendukung EBT.
Dalam Perpres tersebut, dijelaskan bahwa badan usaha yang mengembangkan pembangkit tenaga listrik berbasis EBT akan mendapatkan insentif baik dalam bentuk fiskal maupun nonfiskal. Ini adalah langkah yang strategis untuk mendorong investasi dalam EBT.
“Pemerintah akan memberikan kompensasi jika harganya lebih mahal. Peraturan Presiden itu sudah ada dan dinyatakan di dalam Perpres. Pemerintah akan memberikan kompensasi kalau harganya itu lebih mahal,” kata Dadan Kusdiana.
Dalam hal ini, pemerintah memahami bahwa EBT mungkin memiliki biaya awal yang lebih tinggi dibandingkan dengan sumber energi konvensional seperti bahan bakar fosil. Namun, dengan perkembangan teknologi dan skala ekonomi yang lebih besar, biaya EBT dapat menjadi lebih terjangkau di masa depan. Oleh karena itu, dukungan pemerintah adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan sektor EBT.
Dibutuhkan Investasi Besar untuk Transisi Energi
Transisi Energi. Sumber: pexels.com
Baca Juga
- Pemerintah Mendukung Transisi Energi melalui Peraturan Presiden Pengembangan Energi Terbarukan
- Mengapa Peraturan Presiden Energi Baru Terbarukan Penting bagi Masa Depan Indonesia?
Transisi menuju EBT bukanlah tugas yang mudah, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Dalam upaya untuk mencapai Updated Nationally Determined Contribution (NDC) atau NDC yang dimutakhirkan sebesar 29 persen tanpa syarat pada tahun 2030 di sektor energi, Indonesia membutuhkan investasi sekitar3.900 triliun. Ini adalah angka yang sangat besar, yang mencerminkan ambisi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan bergantung lebih banyak pada sumber energi terbarukan.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, menegaskan pentingnya menjalankan transisi ini dengan cara yang adil dan terjangkau bagi semua pihak. Ia juga menggarisbawahi bahwa transisi energi bukan hanya tentang pengurangan emisi, tetapi juga tentang pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja.
Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah terobosan dalam upaya membiayai transisi energi. Salah satunya adalah melalui penerbitan sukuk hijau yang telah berhasil menghimpun investasi sekitar US$6,54 miliar dari tahun 2018 hingga 2022. Sukuk hijau adalah instrumen keuangan yang diperuntukkan untuk proyek-proyek berkelanjutan, termasuk pembangunan infrastruktur EBT.
Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci dalam pembiayaan proyek-proyek EBT. Dengan pemahaman taksonomi yang sejalan dan dukungan dari sektor swasta akan melancarkan proyek-proyek EBT. Dalam mengembangkan proyek EBT, diperlukan peran hijau sukuk dan regulasi. Penerbitan sukuk hijau dan kerangka kerja regulasi dalam Energy Transition Mechanism (ETM) mendukung upaya pembiayaan dan pengembangan proyek EBT di Indonesia.
Selain itu, implementasi kerangka kerja regulasi dalam Energy Transition Mechanism (ETM) juga telah dilakukan untuk memfasilitasi transisi ini. Kerangka kerja regulasi ini membantu mengatur berbagai aspek terkait dengan EBT, termasuk insentif fiskal, perizinan, dan pengembangan proyek.
Kolaborasi dengan Sektor Swasta
Kolaborasi Sektor Swasta. Sumber: pexels.com
Baca Juga
Salah satu aspek penting dalam mendukung transisi energi adalah kolaborasi dengan sektor swasta. Febrio Nathan Kacaribu menyoroti bahwa sektor swasta memiliki peran kunci dalam pembiayaan proyek-proyek EBT. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, salah satunya adalah pemahaman yang sejalan atau taksonomi antara sektor publik dan swasta.
Pemerintah Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai ketua ASEAN, telah berupaya untuk menyelaraskan pemahaman ini. Salah satu kesepakatan yang telah dicapai adalah inklusi aktivitas transisi dalam taksonomi keuangan. Ini berarti bahwa sektor swasta akan lebih bersedia untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang berkontribusi pada transisi energi, seperti pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap batubara sebelum tahun 2040.
Pemerintah juga telah merancang kebijakan hijau dengan batasan tertentu yang memungkinkan sektor swasta untuk membiayai proyek-proyek yang mendukung transisi energi. Misalnya, jika pembangkit listrik tenaga uap batubara pensiun dini sebelum tahun 2040, sektor swasta dapat terlibat dalam pembiayaan proyek tersebut.
Dukungan Aktif untuk Transisi Energi
Fosil. Sumber: pexels.com
Pemerintah Indonesia dengan tegas menunjukkan komitmennya untuk mendukung transisi energi menuju EBT. Meskipun subsidi bahan bakar fosil masih ada, pemerintah tidak akan mengalihkan dana subsidi tersebut ke EBT. Sebaliknya, fokusnya adalah mendorong percepatan penggunaan sumber energi terbarukan melalui insentif, regulasi, dan kolaborasi dengan sektor swasta.
Transisi ini bukan hanya tentang pengurangan emisi, tetapi juga tentang menciptakan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan akses energi yang terjangkau bagi semua masyarakat. Dengan dukungan dari berbagai pihak, Indonesia berharap dapat mencapai tujuan transisi energi yang ambisius dan berkontribusi pada perlindungan lingkungan global.
#zonaebt #sebarterbarukan #ebtheroes
Editor: Rewinur Alifianda Hera Umarul
Referensi:
[1] ESDM Pastikan Tak Geser Subsidi Fosil untuk EBT
[2] Evaluasi dan Usulan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Keberlangsungan Energi Nasional
