• Survei Populix 2026 menunjukkan 35% masyarakat khawatir kebijakan Work From Home (WFH) dapat menurunkan produktivitas kerja, menjadikannya alasan utama publik belum mendukung penuh WFH.
• Selain produktivitas, 26% responden merasa WFH membatasi mobilitas, sementara 19% menilai kebijakan tersebut berpotensi mengganggu operasional bisnis.
• Meski dapat membantu efisiensi energi melalui pengurangan konsumsi BBM dan emisi transportasi, implementasi WFH tetap memerlukan kebijakan yang adaptif agar tidak mengganggu produktivitas maupun aktivitas ekonomi.

Sobat EBT Heroes! Kebijakan Work From Home (WFH) kembali menjadi perbincangan setelah pemerintah sempat menerapkannya sebagai salah satu langkah penghematan energi. Saat itu, kebijakan tersebut diambil sebagai respons terhadap meningkatnya risiko gangguan pasokan energi global akibat memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada jalur distribusi minyak dunia, termasuk melalui Selat Hormuz.

Melalui pengurangan mobilitas harian, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah berharap konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dapat ditekan. Lebih sedikit perjalanan menuju kantor berarti penggunaan kendaraan bermotor berkurang, sehingga konsumsi BBM dan emisi karbon pun ikut menurun. Meskipun masa penerapan kebijakan tersebut telah berakhir dan saat ini pemerintah tidak lagi memberlakukan WFH sebagai kebijakan efisiensi energi, hasil survei mengenai tanggapan masyarakat masih menarik untuk disimak.

Kekhawatiran Publik Akan Kebijakan WFH

Berdasarkan survei Populix tahun 2026, alasan terbesar masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung kebijakan WFH adalah kekhawatiran terhadap produktivitas kerja. Sebanyak 35% responden menilai bekerja dari rumah berpotensi menurunkan efektivitas pekerjaan dibandingkan bekerja langsung di kantor.

Selain itu, 26% responden mengaku kurang nyaman dengan kebijakan yang membatasi mobilitas. Bagi sebagian orang, bekerja di kantor dinilai lebih mendukung kolaborasi, komunikasi, serta pemisahan yang jelas antara urusan pekerjaan dan kehidupan pribadi.

Tidak hanya persoalan produktivitas, sebanyak 19% responden juga menilai kebijakan WFH berpotensi mengganggu operasional bisnis. Beberapa jenis usaha memang masih sangat bergantung pada kehadiran karyawan secara langsung, terutama sektor manufaktur, layanan publik, hingga usaha yang melibatkan interaksi tatap muka dengan pelanggan.

Di sisi lain, 13% responden menganggap kebijakan ini belum sepenuhnya adil. Alasannya, tidak semua profesi memiliki fleksibilitas untuk bekerja dari rumah. Pekerja lapangan, pelaku UMKM, pengemudi transportasi, hingga sektor informal tetap harus beraktivitas di luar rumah sehingga tidak memperoleh manfaat yang sama dari kebijakan tersebut.

Sementara itu, hanya 7% responden yang menyatakan belum melihat adanya dampak negatif dari penerapan WFH.

Baca Juga:

• 7 Arah Utama Kebijakan Energi Nasional PP 40 Tahun 2025
• Penyebab Perubahan Iklim Menurut Survei, Aktivitas Manusia Mendominasi

WFH Bisa Mendukung Efisiensi Energi, tetapi Perlu Kebijakan yang Tepat

Secara konsep, WFH memang dapat menjadi salah satu strategi efisiensi energi karena mampu mengurangi konsumsi BBM dari sektor transportasi sekaligus menekan emisi gas rumah kaca. Namun, efektivitas kebijakan ini tetap bergantung pada kondisi masing-masing sektor pekerjaan serta kesiapan infrastruktur digital.

Karena itu, WFH sebaiknya dipandang sebagai salah satu instrumen pengelolaan energi yang dapat diterapkan secara situasional, bukan sebagai solusi tunggal. Ke depan, upaya efisiensi energi juga perlu didukung oleh pengembangan transportasi umum, peningkatan penggunaan energi terbarukan, serta kebijakan yang mampu mengakomodasi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat secara lebih seimbang.

#ZONAEBT #EBTHeroes #Sebarterbarukan

Sumber:

[1] https://www.instagram.com/populix.co/p/DW3dbqHGqmd/?img_index=1