• Pajak karbon menjadi solusi untuk menekan dan mengurangi emisi gas rumah kaca
• Indonesia menggunakan skema Cap and Tax dalam menerapkan pajak karbon
• Hingga kini masih banyak hal yang dipersiapkan untuk menerapkan pajak karbon di Indonesia

Halo Sobat EBT Heroes! Sudah tahu kan, kalau Pemerintah Indonesia telah merencanakan pengenaan pajak karbon dari tahun 2021? Penerapan pajak karbon ini sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menekan dan mengurangi pemanasan global. Pemerintah Indonesia juga telah mengaturnya melalui UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Namun, hingga saat ini pelaksanaan pajak karbon masih terus tertunda dan masih dalam proses persiapan. Kira-kira kenapa ya? Yuk cari tahu jawabannya di artikel ini, biar Sobat EBT Heroes Makin Tahu Indonesia!

Apa itu Pajak Karbon?

Seiring berkembangan zaman, ancaman dan isu global menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Seperti misalnya mitigasi perubahan iklim dan efek gas rumah kaca. Diikuti dengan penambahan jumlah populasi dan perkembangan bidang industri di dunia yang kian pesat, semakin memperburuk masalah yang ada di lingkungan. Untuk mengatasi masalah ini berbagai solusi pun diturunkan, salah satunya dengan penerapan pajak karbon. Pajak karbon dinilai menjadi salah satu solusi yang bisa menangai masalah yang ada di lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan bahan bakar karbon.

Sesuai dengan namanya, pajak karbon merupakan pajak yang dikenakan akibat dari penggunaan bahan bakar yang berbasis karbon ataupun yang menghasilkan sumber emisi karbon. Berdasarkan Cambridge Dictionary, pajak karbon ialah pajak atas penggunaan bahan bakar yang menghasilkan gas yang merusak atmosfer.

Pajak karbon hadir dengan tujuan untuk mengurangi efek gas rumah kaca dan emisi karbon dioksida. Pajak karbon berperan besar dalam membantu menekan pemanasan global dan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Tidak hanya itu, pajak karbon juga dinilai sebagai bentuk dari investasi yang ramah lingkungan, dan dapat memberikan dukungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk bantuan sosial. Beberapa negara yang telah menerapkan pajak karbon ini diantaranya Inggris, Jepang, Irlandia, Finlandia, Swedia, Australia dan Singapura.

Baca Juga!

---

• Komitmen Indonesia Mewujudkan Net Zero Emission

• Untuk Memperkuat Infrastruktur Panas Bumi, Kemenkeu Siapkan Fasilitas Dana Pembiayaan

---

Sistem Pajak Karbon di Indonesia

Menurut data dari Emission Database for Global Atmospheric Research (EDGAR), pada tahun 2020 Indonesia menempati peringkat 10 sebagai negara penghasil emisi karbon. Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pengadilan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2019, jumlah emisi karbon di Indonesia berada pada level 1.866.552 Gigagram karbon dioksida ekuivalen (Kementerian LHK, 2021). Melihat hal ini, Indonesia berkomitmen untuk menghadapi dampak perubahan iklim secara global dengan menargetkan net zero emission Indonesia di Tahun 2050. Sejak tahun 2021 Indonesia telah menggagas terkait penerapan pajak karbon dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pemerintah Indonesia memiliki sistem dan skema yang cukup unik dalam penerapan pajak karbon. Sistem ini merupakan gabungan dari pajak karbon dan perdagangan karbon yang dikenal dengan istilah Cap and Tax. Secara sederhana, perusahaan akan diberikan batasan emisi yang dapat dihasilkan (Cap). Apabila perusahaan menghasilkan emisi karbon lebih besar dari batasan yang telah ditetapkan, maka perusahaan diharuskan untuk membayar selisih lebih tersebut. Terdapat 2 (dua) pilihan bagi perusahaan dalam pembayaran selisih lebih tersebut, yakni dengan perdagangan emisi karbon atau pajak karbon.

Apabila perusahaan memilih perdagangan karbon, maka perusahaan diharuskan membeli batasan emisi karbon (Cap) perusahaan lain yang menghasilkan emisi dibawah batasan yang ditetapkan. Namun, apabila perusahaan tidak menemukan perusahaan lain yang menghasilkan emisi karbon dibawah Cap atau perusahaan tidak mau berusaha untuk mencari perusahaan dengan hasil emisi dibawah Cap, maka perusahaan harus membayar pajak karbon.

Terkait besaran pajak yang harus dibayarkan perusahaan di Indonesia akan terus mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan tarif pajak karbon Indonesia yang mengacu pada harga karbon di pasar karbon. Pada UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 13 ayat (8) dan (9), tarif pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon per CO² ekuivalen. Dalam hal harga yang ada di pasar karbon lebih rendari dari Rp.30 per kilogram CO2 ekuivalen atau Rp30.000 per ton CO2 ekuivalen- maka tarif pajak karbon ditetapkan menjadi sama dengan Rp30 per kilogram CO2 ekuivalen.

Baca Juga!

---

• Memulai Sustainable Living Sebagai Resolusi tahun 2023
• Biofuels, Salah Satu harapan Indonesia Dalam Tercapainya Target Net Zero Emission dan Energi yang Berkelanjutan.

---

Pajak karbon masih belum terlaksana?

Meskipun pajak karbon telah digagas sejak tahun 2021, namun pada kenyataannya hingga saat ini pajak karbon masih belum juga terlaksana. Pajak karbon sempat tertunda dua kali pada tahun 2022. Dimana pada mulanya akan direalisasikan pada April 2022, namun dikarenakan aturan teknis yang belum matang pajak karbon batal terlaksana. Penerapan pajak karbon kemudian ditunda hingga bulan Juli. Tetapi pada kenyataannya pemerintah kembali batal menerapkan pajak karbon pada Juli 2022 dan kembali menundanya hingga waktu yang tak bisa ditentukan.

Research Director Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya mengungkapkan bahwa pajak karbon merupakan bentuk keseriusan Indonesia dalam memerangi emisi gas rumah kaca, meskipun dirinya tidak tau terkait penundaan hingga 2023.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam postingan @smindrawati pada Minggu (12/2/2023) menyampaikan Kementerian Keuangan masih dalam tahap penyiapan kebijakan pajak karbon dan akan mengawal isu perubahan iklim melalui APBN. Sebab menurutnya, menerapkan pajak karbon tidak semudah yang dibayangkan. Dibutuhkan persiapan yang matang sehingga pajak karbon dapat diterima oleh masyarakat.

#zonaebt #sebarterbarukan #ebtheroes

Editor: Himatul Azqiya

Referensi

[1] Implementasi Pajak Karbon di Indonesia: Potensi Penerimaan Negara dan Penurunan Jumlah Emisi Karbon

[2] Serba Serbi Pajak Karbon: Tujuan, Manfaat dan Landasan Hukum

[3] Pajak Karbon di RI ‘Ngaret’, Sri Mulyani: Ini Rumit