Isu Penurunan Target Bauran EBT Indonesia Pada 2025

Home » Regulasi Energi » Isu Penurunan Target Bauran EBT Indonesia Pada 2025

Isu Penurunan Target Bauran EBT Indonesia Pada 2025

Dialog energi strategi pencapaian target bauran EBT 23%. Sumber: www.kaskus.co.id

Kementerian ESDM memprediksi bahwa, target bauran EBT Indonesia sebesar 23% pada 2025 akan meleset.
Target bauran EBT baru mencapai 12,5%, dengan target yang ditetapkan pada 2023 sebesar 17,9%.
Rencana Dewan Energi Nasional (DEN) tentang target bauran EBT dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang akan direvisi menjadi 17-19%.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprediksi bahwa, target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) Indonesia sebesar 23% pada 2025 akan meleset. Hal tersebut dikarenakan, sebagian besar Commercial Operation Date (COD) pembangkit EBT secara bertahap baru bisa dieksekusi 1 tahun setelahnya, yaitu pada 2026. Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, realisasi bauran EBT sepanjang 2023 cukup jauh dari target.

Target bauran EBT baru mencapai 12,5%, dengan target yang ditetapkan pada 2023 sebesar 17,9%. Capaian tersebut tidak banyak bergeser dari torehan sepanjang 2021 dan 2022. Sepanjang tahun 2021 hingga 2022 tersebut, masing-masing target bauran EBT hanya mencapai 12,2% hingga 12,3%.

Di sisi lain, target bauran EBT di Indonesia pada 2025 dikabarkan masih akan tetap di angka 23%. Menteri ESDM, Arifin Tasrif, mengatakan hal tersebut dalam konferensi persnya di Gedung Kementerian ESDM (Jumat, 2/2/24). Konferensi pers tersebut dilaksanakan sebagai tanggapan atas rencana Dewan Energi Nasional (DEN) tentang target bauran EBT dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang akan direvisi menjadi 17-19%.

Target Bauran EBT 2025 Terus Berjalan

Konferensi Pers Dewan Energi Nasional 2023, Isu Penurunan Target Bauran EBT Indonesia Pada 2025, zonaebt.com

Konferensi Pers Dewan Energi Nasional 2023. Sumber: www.idxchannel.com

Dewan Energi Nasional (DEN) menyusun pembaruan PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Kebijakan tersebut bertujuan menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang selaras dengan komitmen perubahan iklim dan mengakomodasi upaya transisi energi menuju netral karbon 2060. “Kami masih tetap (di terget 23%). Itu kan prediksinya (KEN),” lanjut Arifin Tasrif (Menteri ESDM).

Arifin Tasrif sendiri mengakui bahwa perlu adanya perbaikan-perbaikan dalam upaya mencapai target bauran EBT 23% di indonesia pada 2025. Salah satu upaya tersebut yaitu dengan cara menggencarkan pembangunan infrastruktur di sektor energi. Selain itu, Arifin Tasrif juga menekankan bahwa telah disiapkan regulasi maupun pembangunan pembangkit EBT. Hal tersebut telah direncanakan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), dengan target sebesar 10,6 gigawatt pada 2025.

Selain RUPTL, juga akan diimplementasikan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap dengan target sebesar 3,6 gigawatt. Kemudian terdapat konversi pembangkit diesel ke EBT, program mandatori B35 dengan target sebesar 13,9 juta kiloliter, program co-firing biomassa pada PLTU dengan target sebesar 10,2 juta ton pada 2025. Selanjutnya, penyediaan akses energi modern melalui EBT di lokasi terluar, terdepan, dan tertinggal (3T), serta pemanfaatan EBT off grid dan pemanfaatan langsung.

Dampak dari Isu Penurunan Target Bauran EBT 2025

Ilustrasi merealisasikan target bauran EBT, Isu Penurunan Target Bauran EBT Indonesia Pada 2025, zonaebt.com

llustrasi merealisasikan target bauran EBT. Sumber: www.kompas.id

Selain menurunkan target bauran EBT, draf revisi KEN juga memasukkan sejumlah solusi palsu dan semu dalam strategi transisi energi. Beberapa rinciannya yaitu, pemanfaatan biodiesel berbasis sawit hingga menyentuh campuran 60% (B60), pemasangan teknologi penangkapan karbon (CCS/CCUS) di seluruh pembangkit listrik berbasis fosil, hingga pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebesar 250 megawatt. Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law, Grita Anindarini, menyatakan bahwa dengan memasukkan PLTN akan membawa risiko terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu hak hidup maupun hak atas kesehatan.

Grita Anindarini juga menjelaskan bahwa, revisi PP tentang KEN seharusnya dijadikan peluang untuk memastikan target bauran energi nasional ini sejalan dengan target iklim yang aman atau tidak. Revisi yang disusun tersebut justru seharusnya menetapkan target ketat terhadap pengakhiran ketergantungan pada energi fosil dan mengutamakan pengembangan energi terbarukan. Risiko lain yang dihadapi dengan diturunkannya target bauran EBT adalah berkurangnya potensi pekerjaan hijau (green jobs).

Manfaat Apabila Target Bauran EBT Mengalami Peningkatan

Direktur Program Koaksi Indonesia, Verena Puspawardani, memperkirakan prospek ketersediaan lapangan kerja bidang teknik energi terbarukan akan meningkat. Peningkatan tersebut dapat mencapai 432 ribu pada 2030 jika pemerintah Indonesia konsisten dengan target bauran EBT sebesar 23% pada 2025. Akan lebih baik lagi jika peningkatan tersebut mencapai hingga 31%.

Verena mengatakan bahwa “Potensi green jobs yang meningkat akan berkontribusi pada pencapaian target Indonesia dalam mendapatkan investasi untuk pengembangan industri hijau, menjawab kebutuhan pekerjaan di masa depan, dan dukungan masyarakat pada energi terbarukan”. Apabila target bauran energi ini diturunkan, maka prospek green jobs dari sektor energi terbarukan akan ikut menurun. Padahal, dengan pengoptimalan target energi terbarukan, juga akan mengundang para investor di sektor energi terbarukan untuk segera mewujudkan Indonesia dalam net zero emission.

Adanya sektor energi terbarukan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru (green jobs) tersebut, tentunya sangat bermanfaat bagi negeri ini. Pasalnya lulusan sarjana di Indonesia hingga saat ini masih cukup banyak, sedangkan lapangan pekerjaan yang ada tidak sebanding dengan sumber daya manusia. Maka dari itu, peningkatan target bauran EBT di Indonesia mempunyai peran yang sangat penting.

#ZonaEBT #SebarTerbarukan #EBTHeroes

Editor: Devi Oktaviana