
Jakarta, 26 Januari 2026 — ZONAEBT menyelenggarakan Forum LVV 2026 bertajuk “Menjaga Integritas Proyek Karbon Indonesia” pada Senin (26/1). Forum diskusi daring ini mempertemukan ratusan peserta yang terdiri dari pemangku kepentingan dari lembaga sertifikasi, pelaku pasar, dan praktisi validasi-verifikasi untuk membahas tantangan serta strategi penguatan tata kelola proyek karbon nasional.
Seiring meningkatnya peran pasar karbon baik voluntary carbon market (VCM) maupun compliance market dalam mendukung target Net Zero Emission (NZE) Indonesia, isu integritas dan kredibilitas proyek karbon menjadi perhatian utama. Risiko greenwashing, keterbatasan transparansi data, serta potensi klaim ganda (double counting) dinilai dapat menggerus kepercayaan publik dan investor apabila tidak ditangani melalui lembaga validasi dan verifikasi (LVV) yang kuat dan kredibel.
CEO ZONAEBT, I Kadek Alamsta Suarjuniarta, menegaskan bahwa penguatan peran LVV merupakan fondasi utama dalam menjaga integritas proyek karbon nasional.
“Melalui Forum LVV 2026, ZONAEBT ingin menghadirkan ruang dialog lintas sektor untuk menyelaraskan pemahaman terhadap regulasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK), membahas berbagai tantangan implementasi di lapangan, serta mendorong penerapan praktik terbaik guna menjaga kualitas, integritas, dan akuntabilitas proyek karbon Indonesia,” ujar CEO ZONAEBT, I Kadek Alamsta Suarjuniarta.
Menjaga Kredibilitas Proyek Karbon dari Peran LVV hingga Project Developer
Kredibilitas menjadi fondasi utama dalam pengembangan dan perdagangan proyek karbon di Indonesia. Dian Susanty Soeminta dari Asosiasi Lembaga Sertifikasi Indonesia (ALSI) menegaskan bahwa persoalan tersebut harus dijawab melalui proses validasi dan verifikasi yang independen dan berintegritas. Menurutnya, unit karbon tidak akan memiliki nilai dan kepercayaan pasar tanpa peran lembaga validasi dan verifikasi (LVV).
“Kita tahu sekali bahwa tantangan proyek karbon di Indonesia cukup kuat, terutama isu greenwashing, transparansi verifikasi, dan potensi klaim ganda. Jika ini dibiarkan, maka dapat mengikis kepercayaan publik, investor, dan komunitas internasional terhadap proyek karbon Indonesia,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa hingga saat ini tidak ada klaim karbon yang dapat diterima tanpa proses verifikasi dan validasi. Oleh karena itu, LVV dituntut untuk menjalankan perannya secara profesional dalam memvalidasi desain proyek serta memverifikasi realisasi penurunan emisi atau peningkatan serapan karbon. Dian juga menekankan posisi strategis ALSI sebagai penjaga mutu kolektif yang memperkuat konsistensi dan integritas proses LVV, tanpa menggantikan peran regulator maupun lembaga akreditasi.
Sejalan dengan hal tersebut, M. Syarip Lambaga, Deputy Director PT Mutuagung Lestari Tbk, menjelaskan bahwa sebagai lembaga LVV, Mutuagung menjalankan proses validasi dan verifikasi Gas Rumah Kaca dengan berlandaskan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, ketentuan pemilik skema wajib maupun sukarela, serta standar lembaga akreditasi.
“Dengan mematuhi seluruh aturan tersebut dan meningkatkan proses validasi–verifikasi yang transparan, kita bisa menumbuhkan kepercayaan dari hasil verifikasi dan validasi, yang pada akhirnya menghasilkan nilai ekonomi,” ungkapnya.

Ia mengakui bahwa pasar karbon masih menghadapi tantangan berupa klaim pengurangan emisi yang tidak terverifikasi, risiko penghitungan ganda, serta kesenjangan kapasitas antar wilayah. Namun, ia juga melihat peluang besar melalui penguatan kualitas data, harmonisasi standar, pengembangan metodologi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia nasional.
“Pasar karbon berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim. Kuncinya adalah kredibilitas, dan untuk itu dibutuhkan LVV serta sumber daya manusia yang andal,” tegasnya.
Dari perspektif pengembang proyek, Dessi Yuliana, CEO CarbonX, menekankan bahwa project developer merupakan aktor kunci dalam memastikan integritas proyek karbon sejak tahap perancangan. Menurutnya, pengembang proyek tidak hanya bertanggung jawab pada aspek teknis pengukuran emisi, tetapi juga pada desain sosial, ekonomi, dan lingkungan.
“Project developer sebagai orang yang men-design, tentunya menjadi aktor kunci. Sehingga harus punya keahlian yang berbagai macam,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa dalam proyek berbasis kehutanan, pengembang proyek tidak cukup hanya berfokus pada aspek teknis dasar. Project developer juga perlu memahami konteks dan akar persoalan di lapangan yang memengaruhi keberlangsungan proyek.
Sebagai contoh, apabila terdapat tekanan terhadap kawasan hutan akibat faktor sosial dan ekonomi masyarakat, maka pengembang proyek perlu merancang solusi ekonomi alternatif yang lebih berkelanjutan. Pendekatan yang holistik dan berorientasi jangka panjang ini, menurutnya, menjadi kunci agar proyek karbon tidak hanya kredibel secara teknis, tetapi juga berintegritas dan berkelanjutan.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Pasar Karbon Berintegritas
Para pembicara sepakat bahwa menjaga integritas proyek karbon tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi erat antara regulator, lembaga sertifikasi, pengembang proyek, pelaku pasar, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil. Dialog berkelanjutan dan penyelarasan interpretasi regulasi dinilai penting untuk memastikan pasar karbon Indonesia tumbuh secara kredibel dan berdaya saing internasional.
Forum LVV 2026 diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem pasar karbon nasional yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, sekaligus berkontribusi nyata terhadap agenda iklim dan pembangunan berkelanjutan Indonesia.
Tentang ZONAEBT
ZONAEBT adalah startup platform informasi dan edukasi energi terbarukan di Indonesia yang berdiri sejak April 2021. ZONAEBT secara aktif berperan dalam mendukung transisi energi yang berkeadilan dan inklusif, dengan memastikan tidak ada pihak yang tertinggal dalam proses perubahan tersebut. Dengan visi untuk memberdayakan individu dan organisasi dalam mewujudkan transisi menuju sistem energi yang adil dan berkelanjutan, ZONAEBT berkomitmen tumbuh dan berkembang bersama para pemangku kepentingan.