Sosialisasi Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2024. Sumber: web.pln.co.id
- Pemerintah mengumumkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2024 mengenai PLTS Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum.
- Permen ESDM tersebut menghapuskan skema net-metering, yang sebelumnya memungkinkan para penggunanya untuk menghitung kelebihan energi listrik.
- Menurut IESR, peniadaan skema net-metering dinilai menghambat pencapaian target Proyek Strategis Nasional dan energi terbarukan.
Baru-baru ini, Pemerintah Indonesia mengumumkan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 2 Tahun 2024 mengenai Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum. Peraturan tersebut merupakan revisi dari Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2021.
Permen baru tersebut menghapuskan skema net-metering, yang sebelumnya memungkinkan para penggunanya untuk menghitung kelebihan energi listrik yang digunakan sebagai pengurangan tagihan listrik. Selain itu, Permen baru itu juga menetapkan kuota sistem PLTS Atap pada sistem kelistrikan pemilik Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) untuk 5 tahun dan periode pendaftaran setahun 2 kali.
Maka dari itu, menurut Institute for Essential Services Reform (IESR), peniadaan skema net-metering dinilai akan menghambat pencapaian target Proyek Strategis Nasional (PSN) dan target energi terbarukan serta membatasi partisipasi publik untuk mendukung transisi energi. Peniadaan ini juga diperkirakan akan membuat investasi PLTS Atap menjadi lebih mahal, terutama untuk pelanggan rumah tangga dan bisnis kecil. Sehingga, IESR melakukan desakan untuk mengevaluasi dan merevisi Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2024 tersebut.
Tanggapan Direktur Eksekutif IESR
KAI pasang PLTS di Stasiun Bojonegoro. Sumber: cnbcindonesia.com
Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, menjelaskan bahwa tanpa net-metering, investasi PLTS Atap menjadi lebih mahal, terutama jika pengguna perlu membeli tambahan penyimpanan energi (battery energy storage). Sehingga kelebihan energi listrik atau ekspor tenaga listrik dari pengguna ke PT PLN tidak dapat dihitung sebagai bagian pengurangan tagihan listrik. Sebelumnya, net-metering tersebut memberikan insentif kepada pelanggan untuk menggunakan PLTS Atap.
Adanya peniadaan skema net-metering akan mempersulit pencapaian target Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa 3,6 gigawatt (GW) PLTS Atap pada 2025 dan target energi terbarukan 23% pada tahun yang sama. Peniadaan skema ini juga akan menimbulkan dampak, salah satunya adalah menurunnya tingkat perekonomian PLTS Atap. Hal tersebut disebabkan para pelanggan rumah tangga atau bisnis kecil akan cenderung menunda adopsi PLTS Atap karena permintaan puncak listrik mereka terjadi di malam hari, sedangkan PLTS menghasilkan puncak energi di siang hari.
Apabila PLTS Atap kapasitasnya melebihi 3 megawatt (MW), Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2024 ini juga mewajibkan penggunanya untuk menyediakan pengaturan basis data prakiraan cuaca yang terintegrasi dengan sistem Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) atau smart grid distribusi.
Baca Juga
- Pemanfaatan Bendungan, Tingkatkan Energi Baru Terbarukan
- Permen ESDM No. 2/2024 Membatasi Partisipasi Publik untuk mendukung Transisi Energi lewat PLTS Atap
Tanggapan Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan IESR
Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan IESR, Marlistya Citraningrum, juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap pengaturan termin pengajuan permohonan dan penetapan kuota per sistem jaringan, terutama untuk pelanggan industri. Karena Permen baru ini juga memberikan jaminan bagi pelanggan yang sudah memanfaatkan sistem PLTS Atap sebelum peraturan ini diberlakukan, sehingga tetap terikat pada peraturan sebelumnya hingga 10 tahun berikutnya.
Oleh karena itu, IESR sangat menyayangkan keberpihakan Permen ini pada PT PLN yang dapat menghambat partisipasi konsumen listrik dalam mendukung tujuan pemerintah Indonesia dalam mengakselerasi transisi energi menuju energi terbarukan di Indonesia. IESR juga mendesak supaya dilakukan evaluasi setelah 1 tahun pelaksanaan Permen, untuk mengetahui efektivitasnya dalam mendorong pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia.
Dengan adanya evaluasi dan revisi dari Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2024, diharapkan dapat mendukung upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang berbiaya rendah dan tidak membebani negara, karena investasi energi terbarukan dilakukan oleh konsumen listrik tanpa perlu subsidi negara. Pihak IESR juga berharap supaya Permen baru tersebut dapat diimplementasikan dengan memperhatikan manfaat yang didapatkan negara jika PLTS Atap dibiarkan tumbuh pesat.
Adapun beberapa manfaat yang dapat ditimbulkan yaitu peningkatan investasi energi terbarukan, tumbuhnya industri PLTS, penciptaan lapangan kerja baru, dan penurunan emisi GRK. Selain itu, diharapkan Pemerintah Indonesia perlu secara terbuka untuk merevisi Permen tersebut segera, seiring dengan menurunnya ancaman overcapacity listrik yang dihadapi PT PLN di Jawa-Bali.
Baca Juga
- Dukungan Pemerintah Untuk Meningkatkan Pengunaan EBT Melalui PP No 79 Tahun 2014.
- Percepatan Transisi Energi Melalui Aturan Perpres No 55 Tahun 2019
Tanggapan PT PLN dalam Menjalankan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2024
PT PLN siap menjalankan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2024. Sumber: coganews.co.id
Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan bahwa PLN siap mendukung Pemerintah Indonesia dalam melakukan transisi energi guna mencapai Net Zero Emission pada 2060, salah satunya melalui PLTS Atap. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah PLTS Atap yang terus meningkat setiap tahunnya.
Direktur Retail dan Niaga PT PLN, Edi Srimulyanti, juga mengatakan “Kami terus mendukung keterlibatan masyarakat dalam transisi energi, salah satunya lewat PLTS Atap. Bahkan pada tahun 2023, sebelum revisi Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2024 ini keluar, kapasitasnya meningkat hampir 2 kali lipat”. Pada tahun 2022, tercatat kapasitas PLTS Atap di Indonesia sebesar 80 Megawatt peak (MWp), meningkat menjadi 141 MWp pada tahun 2023. Capaian tersebut menunjukkan komitmen PLN serta minat masyarakat dan sektor industri untuk ikut berperan dalam peningkatan energi terbarukan di Indonesia.
Saat ini, PT PLN juga tengah melakukan finalisasi kajian kuota pengembangan PLTS Atap pada setiap kluster wilayah dengan mempertimbangkan arah kebijakan energi nasional, rencana dan realisasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), serta keandalan sistem tenaga listrik. Dari usulan tersebut, kemudia Kementerian ESDM akan menetapkan kuota yang akan dibuka kepada masyarakat.
#ZonaEBT #SebarTerbarukan #EBTHeroes
Editor: Bellinda Putri Hidayat
REFERENSI
[1] IESR Desak Evaluasi dan Revisi Permen ESDM No. 2/2024 untuk Mendukung Energi Terbarukan
[2] Permen ESDM Mengenai PLTS Atap Dinilai akan Membatasi Partisipasi Publik
[3] PLN Siap Jalankan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2024 Terkait PLTS Atap
