• Indonesia memiliki potensi perdagangan karbon yang paling besar di ASEAN pada tahun 2030, terutama dalam solusi berbasis alam atau Nature-Based Solutions (NBS).
• Potensi NBS di Indonesia mencapai 1.032 metrik ton setara karbon (MtCO2e) pada tahun 2030, mengungguli negara-negara tetangga di Asia Tenggara.
• Potensi besar Indonesia dalam NBS mencerminkan kekayaan alamnya yang beragam.

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan kekayaan alam yang melimpah, kini memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin dalam perdagangan karbon di kawasan Asia Tenggara. Dalam laporan terbaru yang diterbitkan oleh Boston Consulting Group dan AC Ventures, terungkap bahwa Indonesia memiliki potensi perdagangan karbon yang paling besar di ASEAN pada tahun 2030, terutama dalam solusi berbasis alam atau Nature-Based Solutions (NBS).

Potensi NBS di Indonesia mencapai 1.032 metrik ton setara karbon (MtCO2e) pada tahun 2030, mengungguli negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Malaysia berada di posisi kedua dengan potensi NBS sebesar 160 MtCO2e, sedangkan Myanmar memiliki potensi NBS sebesar 106 MtCO2e dalam tujuh tahun mendatang. Potensi NBS di Thailand diperkirakan mencapai 76 MtCO2e, sementara Vietnam memiliki potensi sebesar 58 MtCO2e.

Potensi besar Indonesia dalam NBS tidak hanya mencerminkan kekayaan alamnya yang beragam, tetapi juga komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dan menjaga lingkungan. Nature-Based Solutions mencakup berbagai praktik, seperti restorasi hutan, pelestarian ekosistem, penanaman kembali lahan yang terdegradasi, dan berbagai upaya lain yang berbasis alam untuk mengurangi emisi karbon, serta mengikuti perkembangan iklim.

Dengan dasar potensi NBS yang besar ini, pasar kredit karbon di Indonesia diproyeksikan mencapai 140 juta ton pada tahun 2030. Ini merupakan lonjakan yang signifikan dibandingkan dengan hanya sekitar 40 juta ton pada periode 2009-2019. Pertumbuhan pasar kredit karbon ini akan memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk memanfaatkan ekonomi hijau dan perdagangan karbon.

Perlu dicatat bahwa perkiraan nilai kredit karbon bisa sangat bervariasi tergantung pada harga karbon global. Namun, dengan asumsi harga US$25 per ton pada tahun 2023, nilai kredit karbon sukarela Indonesia diproyeksikan mencapai US$3,5 miliar. Ini adalah jumlah yang signifikan dan dapat menjadi sumber pendapatan yang substansial bagi negara serta pelaku bisnis di sektor lingkungan dan keberlanjutan.

Baca Juga

---

• Pemanfaatan Tenaga Surya: Kurangi Emisi, Hasilkan Komisi
• Pemerintah Indonesia Meluncurkan Skenario Energi Low Carbon dalam RUPTL 2021-2030

---

Pasar Kredit Karbon dan Potensi Indonesia

Pasar kredit karbon telah menjadi topik yang semakin relevan dan penting dalam konteks perubahan iklim global. Kesepakatan Paris pada tahun 2015 menegaskan pentingnya upaya bersama untuk mengurangi emisi karbon dan mencapai tujuan perubahan iklim. Dalam kesepakatan tersebut, perdagangan karbon menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan untuk mengukur, melaporkan, dan memverifikasi upaya pengurangan emisi.

Indonesia, sebagai negara yang memiliki sejumlah besar hutan tropis, lahan gambut, dan ekosistem beragam, memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada perdagangan karbon global melalui Nature-Based Solutions. NBS mencakup berbagai tindakan seperti restorasi hutan, penghijauan, pelestarian mangrove, dan upaya lain yang bertujuan untuk menyerap serta mengurangi emisi karbon dari udara.

Potensi NBS yang sangat besar di Indonesia didukung oleh beberapa faktor kunci. Pertama, Indonesia memiliki luas hutan yang signifikan, yang memiliki potensi besar dalam menyerap karbon. Hutan-hutan ini juga menyediakan layanan ekosistem yang penting, termasuk penyediaan air bersih, pelestarian keanekaragaman hayati, dan berbagai manfaat lainnya.

Kedua, komitmen pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi karbon dan mengimplementasikan praktik-praktik berkelanjutan telah menjadi faktor penting dalam pengembangan NBS. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program dan inisiatif, termasuk program REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) yang bertujuan untuk mengurangi emisi dari sektor kehutanan.

Ketiga, partisipasi sektor swasta dan investor dalam upaya-upaya berkelanjutan juga telah mendorong pertumbuhan NBS di Indonesia. Banyak perusahaan dan investor melihat potensi bisnis yang besar dalam proyek-proyek NBS dan ini telah menghasilkan investasi yang signifikan dalam upaya-upaya pelestarian alam.

Baca Juga

---

• Peran Besar EBT dalam Dekarbonisasi Indonesia
• Sentuh 4 Ton/Tahun: Telusuri Jejak Karbon Pribadimu

---

Manfaat Perdagangan Karbon dan NBS

Perdagangan karbon dan Nature-Based Solutions memiliki manfaat yang sangat besar, baik secara lingkungan maupun ekonomi. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari perdagangan karbon dan NBS.

• Pengurangan Emisi Karbon

Upaya-upaya NBS membantu mengurangi emisi karbon dengan menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Hal ini sangat penting dalam memerangi perubahan iklim global dan mencapai target-target emisi yang ditetapkan dalam Kesepakatan Paris.

• Pelestarian Lingkungan

Nature-Based Solutions juga mendukung pelestarian lingkungan alam dan keanekaragaman hayati. Restorasi hutan, pelestarian ekosistem, dan penanaman kembali lahan yang terdegradasi membantu melindungi spesies-spesies yang terancam punah dan menjaga keseimbangan ekosistem.

• Pengurangan Risiko Bencana Alam

NBS juga dapat membantu mengurangi risiko bencana alam, terutama banjir dan tanah longsor. Hutan dan lahan gambut yang utuh berperan sebagai penyerap air alami dan mengurangi risiko banjir.

• Sumber Pendapatan

Perdagangan karbon menjadi sumber pendapatan yang signifikan, baik bagi negara, maupun pelaku bisnis. Negara dapat menjual kredit karbon kepada negara-negara dengan emisi tinggi, sementara perusahaan dan investor dapat memanfaatkan proyek-proyek NBS sebagai sumber penghasilan tambahan.

Tantangan dalam Pengembangan NBS

Meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan Nature-Based Solutions, ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.

• Perlindungan Hukum dan Hak Tanah

Perlindungan hukum dan hak tanah masyarakat adat yang tinggal di sekitar hutan dan lahan gambut menjadi isu kunci. Pemenuhan hak-hak ini perlu menjadi prioritas dalam pengembangan proyek NBS.

• Pembiayaan dan Investasi

Pengembangan proyek NBS memerlukan investasi yang signifikan. Pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk memastikan pembiayaan yang cukup untuk proyek-proyek berkelanjutan.

• Perubahan Kebijakan

Perubahan kebijakan yang mendukung NBS dan perdagangan karbon perlu terus menerus disesuaikan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif.

Pusat data karbon yang canggih dapat membantu dalam pengukuran, pelaporan, dan verifikasi emisi karbon serta hasil proyek-proyek NBS. Kerja sama dengan negara-negara lain dalam hal perdagangan karbon adalah hal penting. Kesepakatan perdagangan karbon bilateral atau multilateral dapat memperluas pasar kredit karbon Indonesia. Dengan adanya hal ini, Indonesia dapat memaksimalkan potensi perdagangan karbon dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya global untuk mengurangi emisi karbon dan mengatasi perubahan iklim.

#zonaebt #sebarterbarukan #ebtheroes

Editor: Rewinur Alifianda Hera Umarul

Referensi:

[1] Nilai Perdagangan Karbon RI Paling Besar di Asean pada 2030

[2] Potensi Ekonomi Perdagangan Karbon Diperkirakan Capai Ribuan Triliun Rupiah

[3] Mengenal Manfaat Perdagangan Karbon untuk Indonesia