Akses mudah ke berbagai regulasi dan kebijakan terkini terkait pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia. Pahami kerangka hukum untuk mendukung investasi dan implementasi energi surya yang transparan dan berkelanjutan.
No.
Instansi
Jenis
Tahun
Status
Nomor Regulasi
Judul
Link
1
Kementrian ESDM
Permen
2.016
Tidak Berlaku
19
Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
2
Kementrian ESDM
Permen
2.013
Tidak Berlaku
17
Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik
3
Kementrian ESDM
Permen
2.006
Tidak Berlaku
30
Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Energi Baru dan Terbarukan, Pembangkit Listrik tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBM), pembangkit Listrik Tenaga bayu (PLTB) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
4
Kementrian PUPR
Permen
2.017
Berlaku
9
Tata Cara Pemilihan Badan Usaha Sebagai Mitra Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air/Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro/Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro/Pembangkit Listrik Tenaga Surya dengan Mekanisme Sewa
5
Kementrian ESDM
Permen
2.018
Tidak Berlaku
49
Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
6
Kementrian ESDM
Permen
2.021
Tidak Berlaku
26
Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
7
Kementrian ESDM
Permen
2.024
Tidak Berlaku
2
Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Yang Terhubung Pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum
8
Gubernur Provinsi
Pergub
2.011
Berlaku
8
Petunjuk Teknis Penentuan Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Provinsi Kalimantan Tengah
9
Bupati Kabupaten
Perbup
2.013
Berlaku
50
Penunjukan Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti Kabupaten Bangli Sebagai Pengelola Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Surya 1 MW
10
Kementrian ESDM
Permen
2.019
Tidak Berlaku
13
Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
11
Kementrian ESDM
Permen
2.019
Tidak Berlaku
16
Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
12
Presiden
Perpres
2.017
Berlaku
47
Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik
13
Kementrian ESDM
Permen
2.017
Berlaku
33
Tata Cara Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik
14
Bupati Kabupaten
Perbup
2.011
Berlaku
18
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENGADAAN JARINGAN INSTALASI LISTRIK DAN LISTRIK TENAGA SURYA YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2011
15
Kementrian ESDM
Permen
2.010
Berlaku
15
Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Baru Terbarukkan, Batubara Dan Gas Serta Transmisi Terkait
16
Kementrian Keuangan
Permen
2.014
Tidak Berlaku
173
Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas yang Dilakukan Melalui Kerjasama dengan Pengembang Listrik Swasta
17
Presiden
Perpres
2.011
Berlaku
48
Penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas
18
Presiden
Perpres
2.022
Berlaku
112
Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik
19
Kementrian ESDM
Permen
2.017
Berlaku
50
Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik
20
Pemerintah
PP
2.014
Berlaku
79
Kebijakan Energi Nasional
21
Kementrian ESDM
Permen
2.020
Berlaku
4
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik
22
Kementrian ESDM
Permen
2.017
Tidak Berlaku
12
Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik
23
Kementrian ESDM
Permen
2.021
Berlaku
12
Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
24
Kementrian ESDM
Permen
2.017
Tidak Berlaku
1
Operasi Paralel Pembangkit Tenaga Listrik Dengan Jaringan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
25
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Permen PUPR
2.015
Tidak Berlaku
2
Bangunan Gedung Hijau
26
Kementrian ESDM
Permen
2.018
Berlaku
7
Pencabutan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Dan Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi Terkait Kegiatan Usaha Ketenagalistrikan
27
Kementrian ESDM
Permen
2.012
Tidak Berlaku
4
Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) Dari Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil Dan Menengah Atau Kelebihan Tenaga Listrik
28
Kementrian ESDM
Permen
2.024
Berlaku
9
Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
