Ilustrasi pemasangan listrik di wilayah 3T. Sumber: web.pln.co.id

• Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berupaya memenuhi target rasio elektrifikasi.
• Berdasarkan data PLN pada kuartal III tahun 2023, rasio elektrifikasi di Indonesia mencapai 99,74 persen dan menyisakan 140 desa yang belum terjamah listrik.
• Pemerintah Indonesia harus terus mendorong pemerataan dan penggunaan EBT, khususnya di wilayah 3T.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berupaya memenuhi target rasio elektrifikasi atau memberikan akses listrik. Target tersebut diharapkan dapat mencapai 100 persen dan merata di seluruh wilayah di Indonesia pada 2025. Sejumlah langkah diambil untuk mewujudkan target tersebut, salah satunya dengan pemenuhan kebutuhan listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

Berdasarkan data PLN pada kuartal III tahun 2023, rasio elektrifikasi di Indonesia mencapai 99,74 persen. Dari 83.763 desa dan kelurahan di Indonesia, sebanyak 76.679 desa telah disuplai listrik oleh PLN, 4.057 desa telah tersambung listrik non PLN, dan 2.887 desa menggunakan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), serta masih menyisakan 140 desa yang belum terjamah listrik. Desa-desa tersebut mayoritas berada di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di Indonesia bagian timur.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus terus mendorong pemerataan dan penggunaan EBT, khususnya di wilayah 3T yang jarang terjamah. Hal tersebut juga dikarenakan Indonesia memiliki potensi energi alternatif yang sangat besar, mulai dari tenaga panas bumi, air, angin, hingga arus laut. Upaya tersebut juga sejalan dengan program transisi energi di Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

Dana Hibah untuk Proyek EBT

Kerja sama antara PT PLN dengan USTDA. Sumber: malutpost.id

Tahun ini, PT PLN mendapat dana hibah sekitar US$ 1 juta atau Rp 15 miliar dari Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat atau The United States Trade and Development Agency (USTDA). Dana hibah tersebut digunakan untuk mendukung studi kelayakan PLN terhadap pembangunan infrastruktur EBT di lima daerah di wilayah 3T bagian Indonesia Timur. Kolaborasi antara Indonesia dengan Amerika Serikat tersebut ditandai dengan pertukaran dokumen Grant Agreement “The Indonesia Net Zero World Renewable Energy Mini-Grid” yang telah ditandatangani oleh USTDA dan PLN di Kantor Pusat PLN di Jakarta pada Senin, 12 Februari 2024.

Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PT PLN, mengatakan bahwa kolaborasi sangat penting untuk memajukan transisi energi di Indonesia. Hal tersebut sangat bermanfaat dalam mendukung langkah Pemerintah Indonesia yang telah mengumumkan target Enhanced-Nationally Determined Contribution (E-NDC) pada 2030 dan Net Zero Emission pada 2060. Selain itu, Sinthya Roesly, Direktur Keuangan PT PLN, juga menyampaikan bahwa dana hibah tersebut akan digunakan untuk persiapan studi kelayakan teknis dan ekonomi proyek mini-grid EBT Indonesia di wilayah 3T.

Kegiatan kolaborasi tersebut mencakup aspek dalam menentukan solusi teknik yang terperinci, evaluasi dampak ekonomi, lingkungan, hingga dampak lain dari penggunaan EBT ketika dijalankan. Evaluasi yang akan dilakukan juga penting untuk menganalisis dan mendukung implementasi PLN dalam mempersiapkan proyek EBT di wilayah 3T di kemudian hari. Sehingga, proyek EBT ini diharapkan dapat diimplementasikan di seluruh daerah Indonesia tidak terkecuali pada wilayah 3T.

Baca Juga

---

• The United States: a Giant of Carbon Capture and Storage
• Efisiensi Energi: Menghadapi Tantangan Lingkungan dan Ekonomi

---

Proyek Kolaborasi untuk Mendukung Penggunaan EBT

Dalam mewujudkan pemerataan sektor EBT, PT PLN bersama USTDA akan mengembangkan pembangkit hibrida. Prinsip pembangkit hibrida tersebut yaitu dengan mengkolaborasikan antara Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) existing dan Solar PV serta battery storage di lima wilayah 3T potensial di Indonesia Timur. Direktur USTDA, Enoh T. Ebong, mengatakan bahwa kolaborasi pengembangan EBT bersama PLN tersebut sejalan dengan visi global USTDA dalam mendorong pertumbuhan keberlanjutan di negara berkembang.

Enoh menegaskan, ”Dengan menawarkan sumber daya teknis dan teknologi yang tersedia, kami melihat peluang besar untuk memperluas akses energi ramah lingkungan di seluruh Indonesia”. The Charge d’Affaires ad interim U.S. Embassy Indonesia, Michael F. Kleine, mengatakan bahwa bantuan dana USTDA sejalan dengan hasil pertemuan antara Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo) dan Presiden Amerika Serikat (Joe Biden) pada 2023 lalu. Pertemuan tersebut dilakukan terkait dengan upaya meningkatkan hubungan bilateral antar kedua negara, salah satunya melalui kerja sama di sektor energi bersih.

Direktur Keuangan PT PLN, Sinthya Roesly, juga berkomentar terkait kolaborasi tersebut bahwa ”Kami berkomitmen menjalankan roadmap transisi energi berdasarkan trilema energy, yaitu energy security, energy equity, environmental sustainability. Lewat studi dan pengembangan yang berkualitas kami optimis pendistribusian EBT dapat dilakukan dengan adil, terjangkau, dan dapat diterima masyarakat secara andal serta berkualitas”. Sinthya menambahkan, ”Lewat kolaborasi ini kita ingin meningkatkan akses kelistrikan di lima wilayah 3T menjadi 24 jam lewat dukungan energi hijau”.

Baca Juga

---

• Permasalahan Dalam Pengembangan Energi Bersih di Indonesia.
• Pengembangan Energi Surya di Indonesia Perlu Dukungan Serius, Segera, dan Sistematis (3S) dari Berbagai Pihak

---

Teknologi Smart Grid dalam Mempercepat Elektrifikasi di Wilayah 3T

Ilustrasi Smart Grid. Sumber: img.antaranews.com

Selain proyek mini-grid, yang merupakan kolaborasi antara PT PLN dan USTDA, teknologi  smart grid atau jaringan listrik pintar juga mampu membantu mempercepat proses elektrifikasi di wilayah 3T.  Menteri ESDM, Arifin Tasrif, mengatakan “Teknologi smart grid tidak terbatas hanya pada teknologi informasi dan komunikasi saja, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk otomasi sistem kelistrikan yang efisien di daerah 3T dengan memanfaatkan energi terbarukan setempat melalui konsep smart micro grid”.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, pemerintah telah memandatkan bahwa lima jaringan smart grid ditargetkan dibangun di Jawa dan Bali setiap tahun. Arifin juga menuturkan, pengembangan teknologi smart grid juga masuk dalam Grand Strategi Energi Nasional dan draf RUPTL PT PLN yang tengah difinalisasi. Selain itu, guna mengakselarasi pengembangan smart grid, dibutuhkan kesatuan persepsi prinsip, teknologi, regulasi, dan dukungan investasi dari sektor perbankan.

Dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam memberi kemudahan perizinan, penyediaan lahan, dan penganggaran dana. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang ESDM sebagai turunan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengembangan smart grid diharapkan mampu meningkatkan rasio elektrikasi nasional yang sudah mencapai 99,20 persen sampai dengan akhir 2020. Selain itu, dukungan dari Sobat EBT Heroes juga dibutuhkan untuk mengoptimalisasikan penerapan transisi energi ini, supaya Indonesia makin maju dan seluruh dunia jadi makin tahu Indonesia!

#ZonaEBT #SebarTerbarukan #EBTHeroes

Editor: Bellinda Putri Hidayat

REFERENSI

[1] Melistriki Daerah Terpencil dengan EBT

[2] PLN Dapat Dana Hibah Rp 15 M dari AS untuk Proyek EBT di Daerah 3T

[3] PLN Dapatkan Komitmen Hibah dari AS Untuk Studi Pengembangan Mini-Grid EBT Daerah 3T di Indonesia Timur

[4] Menteri ESDM : Smart Grid Bantu Percepat Elektrifikasi di Wilayah 3T