- Kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam hal pengembangan EBT dalam negeri
- Dibutuhkan insentif atau pembiayaan untuk peningkatan EBT
- Memaksimalkan penggunaan energi terbarukan
Kebijakan fiskal merupakan salah satu dari kebijakan ekonomi yang penting. Kebijakan fiskal merupakan segala jenis dari peraturan ataupun keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian secara makro.
Dalam hal pengembangan EBT, kebijakan fiskal memiliki peran penting dimana melalui kebijakan tersebut dapat mencapai ketahanan energi. Arah kebijakan yang dilakukan adalah kebijakan energi nasional yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dan mengembangkan sumber – sumber energi alternatif lainnya.
Terdapat beberapa hal dukungan fiskal melalui APBN yaitu berupa insentif fiskal, dimana melalui skema insentif fiskal tersebut diharapkan dapat menurunkan harga energi terbarukan dan mempercepat pengembangan EBT untuk dalam negeri.
Baca Juga :
- Energi Terbarukan, Sumber Energi Masa Depan
- Dukungan Pemerintah Dalam Pemanfaatan Sampah Sebagai Sumber Energi Bersih
Beberapa diantaranya adalah adanya fasilitas PPh yang dapat berupa tax holiday/tax allowance, Fasilitas PPN (pembebasan PPN Impor), dan termasuk fasilitas bea masuk.
Melalui fasilitas insentif perpajakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya tarik para investor yang secara langsung berpengaruh pada peningkatan pemanfaatan EBT dalam negeri.
Salah satu bentuk dukungan pemerintah adalah melalui pemberian insentif pada jenis energi terbarukan PLTS.
Dinyatakan oleh Dadan Kusdiana selaku Direktur Jenderal EBTKE, pada saat melakukan kunjungan kerja pada PT Coca Cola Amatil untuk melihat implementasi pemanfaatan sistem PLTS atap, jika pemerintah memberikan kemudahan bagi pihak swasta dalam pengembangan PLTS melalui pemberian insentif fiskal dan dukungan pembiayaan.
Baca Juga :
Simak Dampak Positif dan Negatif Insentif Kendaraan Listrik
Bus Listrik Juga Diperkirakan Dapat Insentif Oleh Pemerintah
Kebijakan fiskal tersebut dibuat tidak lain untuk mewujudkan transisi energi ke arah energi bersih, dan bentuk komitmen Indonesia untuk mewujudkan netral karbon pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Referensi :
(2) Kebijakan Fiskal: Pengertian, Tujuan, Instrumen, & Contohnya
