• Skema Perdagangan karbon: Perdagangan Emisi (Emissions Trading Schema) dan Skema Baseline and Crediting
• Perdagangan karbon bermanfaat mendukung inovasi teknologi dan ramah lingkungan serta meningkatkan keuntungan ekonomi suatu negara
• Perlindungan hutan, restorasi lahan gambut, dan pengembangan energi terbarukan adalah cara pemerintah Indonesia memulai pasar karbon domestik

Bumi terus mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan gunung es di kutub yang mulai mencair. Bahkan, pencairan gunung es terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sejalan dengan hal tersebut, muka air laut pun terus meningkat setiap tahunnya dan mengakibatkan beberapa wilayah pesisir pantai mengalami banjir rob maupun erosi pantai.

Pencairan gunung es dimulai akibat alih fungsi lahan, dari lahan terbuka hijau menjadi kawasan dengan tutupan beton. Hal ini menyebabkan peningkatan emisi karbon, disebabkan oleh semakin sempitnya ruang penyerapan karbon dioksida (CO2). Dengan meningkatnya kadar karbon dioksida di atmosfer, gas pun menyerap lebih banyak panas matahari sehingga suhu bumi meningkat dan mengakibatkan pemanasan global

Menekan emisi gas rumah kaca menjadi salah satu perhatian utama di seluruh dunia. Perdagangan karbon adalah salah satu metode yang dinilai tepat untuk menangani masalah ini. Adapun cara kerjanya, yaitu dengan menggabungkan strategi ekonomi dengan tindakan lingkungan untuk mengurangi emisi karbon secara signifikan.

Baca Juga

---

• Perdagangan Karbon Sebagai Upaya Penanggulangan Emisi Karbon
• Carbon Emission from Fossil Fuel and Changing Land

---

Mengenal Perdagangan Karbon

Perdagangan karbon (carbon trading) merupakan transaksi jual beli kredit karbon, di mana pembeli menghasilkan emisi karbon yang melebihi batas yang ditetapkan. Satu unit kredit karbon setara dengan penurunan emisi satu ton karbon dioksida (CO2).

Kredit karbon yang dijual umumnya berasal dari proyek ramah lingkungan atau dari perusahaan yang menghasilkan emisi di bawah ambang batas ketetapan industri. Adapun, perdagangan karbon bersifat sukarela dan wajib.

Skema Perdagangan Kredit Karbon

Skema Perdagangan Emisi (Emissions Trading Scheme/ETS)

Skema perdagangan ini dikenal dengan sistem cap and trade yang bersifat wajib karena emisi karbon yang diperdagangkan dibatasi jumlahnya oleh pemerintah. Kewajiban pengurangan atau pembatasan emisi diterapkan dalam bentuk pengalokasian kuota (allowance) pada awal periode. Nantinya setiap peserta yang terkena pembatasan emisi wajib melaporkan emisi yang dihasilkan secara berkala (umumnya tahunan) kepada lembaga yang ditunjuk.

Di akhir periode, peserta yang melewati batas dapat membeli tambahan allowance dari peserta yang memiliki kuota yang tidak terpakai (emisi yang dihasilkan lebih rendah dari batasan yang ditetapkan). Begitupun sebaliknya.

Skema Perdagangan Kredit Karbon

Skema perdagangan ini dikenal dengan sistem baseline and crediting atau carbon offset. Pada sistem ini, kuota (allowances) di awal periode yang dijadikan sebagai komoditi atau biasa disebut dengan kredit karbon merupakan hasil sertifikasi penurunan emisi karbon akibat pelaksanaan atas proyek yang mereduksi emisi karbon. Dalam skema kredit karbon, nilai kredit didapatkan di akhir suatu periode dan dapat digunakan oleh peserta untuk memenuhi target penurunan emisi atau mengubah posisi menjadi carbon neutral atau zero emission.

Baca Juga

---

• Awas! Pemakaian Ponsel Berdampak pada Jumlah Karbon!
• Antara Perempuan dan Emisi Karbon

---

Manfaat Perdagangan Karbon

Upaya perdagangan karbon dinilai lebih efektif jika dibandingkan dengan mengenakan pajak pada emisi karbon. Selain itu, perdagangan karbon mendorong inovasi teknologi berkelanjutan yang ramah lingkungan dengan memberikan nilai ekonomi pada emisi karbon.

Kolaborasi global dalam perdagangan karbon memungkinkan negara berkembang memperoleh keuntungan ekonomi melalui penjualan kredit karbon. Dalam hal ini, Indonesia menjadi negara yang turut berkontribusi dalam perdagangan karbon.

Perdagangan Karbon di Indonesia

Indonesia sebagai salah satu paru-paru dunia turut memainkan peran penting dalam perdagangan karbon karena menjadi salah satu penghasil emisi terbesar di dunia dan memiliki banyak hutan tropis. Dikutip dalam laman Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Keuangan Negara, Indonesia mengintegrasikan perdagangan karbon melalui bursa karbon yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon (POJK 14/2023). 

Perlindungan hutan, restorasi lahan gambut, dan pengembangan energi terbarukan adalah cara pemerintah Indonesia memulai pasar karbon domestik melalui mekanisme karbon offset. Sebaliknya, banyak bisnis di Indonesia mulai melihat peluang ini untuk mengurangi jejak karbon mereka dan meningkatkan daya saing mereka di pasar internasional. Namun perlu diingat, perdagangan karbon bukan hanya tentang angka dan regulasi, tetapi juga tentang inovasi. Sebagai contoh, di sektor energi, perusahaan listrik mulai beralih ke sumber energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan biomassa untuk menekan emisi.

Meskipun menjanjikan, perdagangan karbon di Indonesia menghadapi banyak tantangan. Salah satu yang utama adalah risiko greenwashing, di mana perusahaan membeli kredit karbon tanpa benar-benar mengurangi jejak karbon mereka. Selain itu, mekanisme pengawasan dan pelaporan masih perlu diperkuat agar setiap transaksi karbon benar-benar memberikan dampak lingkungan yang nyata. Oleh karena itu, pengaturan perdagangan karbon di Indonesia masih dibutuhkan penyesuaian lebih lanjut untuk menjamin efektivitasnya di masa mendatang.

#ZonaEBT #Sebarterbarukan #EBTHeroes

Editor: Aghnia Tazqiah