• KRL menjadi primadona bagi masyarakat Jakarta dan kota-kota penyangga seperti Bekasi, Depok, Bogor dan Tangerang karena harganya terjangkau, sehingga banyak yang memakainya untuk beraktivitas maupun bekerja.
• Munculnya wacana subsidi berbasis NIK, banyak warganet merespons negatif, meminta pemerintah lebih bijaksana kembali dalam merencanakan sebuah kebijakan.
• Di tengah wacana subsidi berbasis NIK, Kementerian Perindustrian justru mengusulkan pemberian insentif untuk mobil listrik hybrid (HEV).

Halo Sobat EBT Heroes!

Kali ini kita akan membahas seputar kendaraan listrik berbasis rel, yaitu commuter line atau lebih dikenal sebagai KRL (kereta rel listrik). Nah.... Sobat EBT Heroes, KRL menjadi primadona bagi masyarakat Jakarta dan kota-kota penyangga seperti Bekasi, Depok, Bogor dan Tangerang. KRL menjadi transportasi publik yang banyak diminati karena harganya terjangkau, sehingga banyak warga Jakarta dan sekitarnya memilihnya sebagai transportasi publik untuk beraktivitas maupun bekerja.

Namun, baru-baru ini muncul wacana terkait subsidi KRL Jabodetabek, Sobat EBT Heroes. Wacana ini muncul untuk menyikapi subsidi bagi pengguna KRL Jabodetabek yang dimulai tahun 2025, akan ada pemberlakuan subsidi berbasis NIK. Munculnya wacana ini mengundang tanggapan publik yang beragam, terutama di tengah situasi politik yang sedang memanas di Indonesia. Yuk, kita bahas lebih dalam agar makin tahu Indonesia.

Eksistensi KRL bagi Warga Jabodetabek

KRL menjadi transportasi publik yang sangat diminati. Selain terjangkau, KRL juga memiliki jangkauan atau rute yang luas hingga mencapai kota-kota penyangga di sekitar Jakarta. Tidak heran apabila KRL menjadi pilihan utama masyarakat Jabodetabek, terutama untuk pergi bekerja. Hal ini juga didukung dengan ramainya sirkulasi penumpang KRL dari kota-kota di sekitar Jakarta untuk bepergian ke Jakarta saat di hari kerja untuk mencari nafkah.

Dilansir dari kompas.com (21/5/2024), jumlah penumpang KRL Jabodetabek per tanggal 1 sampai 20 Mei 2024 mencapai angka 16,43 juta orang. Ini menunjukkan perbedaan signifikan antara jumlah pada hari kerja (988.088 orang) dan akhir pekan (727.988 orang). Angka ini tentu menjadi gambaran dan acuan tentang seberapa pentingnya transportasi kereta listrik di metropolitan Jakarta. Bahkan tidak jarang dijumpai suasana yang terkesan cukup padat di beberapa stasiun KRL seperti Stasiun Manggarai, Stasiun Sudirman, dan Stasiun Tanah Abang.

---

Baca Juga:

• Ragam Transportasi Umum Listrik Jakarta
• Automatic Rail Transit (ART): Trem Otonom IKN

---

Berapa Nominal Subsidi Bagi KRL Jabodetabek?

Sebagai transportasi publik berbasis kereta rel listrik, KRL mendapat subsidi dari pemerintah untuk operasionalnya, yang termasuk dalam PSO (public service obligation). Sebagai PSO, KRL Jabodetabek selalu mendapat subsidi tiap tahunnya dengan peningkatan rata-rata 2,4% terhitung dari tahun 2020 hingga 2023, dengan nominal Rp4,74 triliun di tahun 2020 hingga Rp5,09 triliun di tahun 2023. Pada tahun 2022, berdasarkan annual report tahunan KAI Commuter, subsidi PSO mencapai Rp1,41 Triliun.

Selain KRL, masyarakat Jakarta juga memiliki opsi transportasi kereta listrik lainnya, yaitu LRT Jabodetabek yang berada di bawah naungan PT KAI. LRT Jabodetabek mendapat porsi untuk pemberian subsidi dalam operasionalnya. Hal inilah yang menjadi penyebab terjadi peningkatan subsidi PSO bagi transportasi kereta listrik naungan PT KAI yang di mana hal ini tercantum di dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025.

Wacana Pemberlakuan Subsidi Berbasis NIK

Sejak munculnya wacana subsidi berbasis NIK, banyak warganet yang merespons cenderung negatif terkait wacana ini, meminta pemerintah lebih bijaksana kembali dalam merencanakan sebuah kebijakan. Menteri Perhubungan menyatakan bahwa skema ini bertujuan agar pemberian subsidi bisa tepat sasaran bagi para pengguna KRL Jabodetabek.

Hal ini tentunya kurang tepat, mengingat transportasi publik harus berorientasi kepada pelayanan publik yang menyeluruh untuk setiap kalangan masyarakat bagi penggunanya. Sehingga, dalam pemberlakuan harusnya lebih memperhatikan kembali orientasi dan tujuan transportasi publik itu sendiri agar tidak menyulitkan pengguna KRL Jabodetabek.

Di sisi lain, pelayanan KRL Jabodetabek terus mendapat kritik dan masukan. Seperti pelayanan yang kurang maksimal dari segi ketepatan waktu kereta, kapasitas kereta belum menyesuaikan jumlah penumpang dan hasilnya sering terjadi penumpukan di beberapa stasiun seperti Stasiun Manggarai dan Stasiun Sudirman, serta tidak sedikit pula aksi kriminalitas terjadi di beberapa stasiun KRL yang merugikan penumpang.

Ketersediaan kereta masih belum memadai dengan kapasitas penumpang, ini semakin mendesak pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ada. Walaupun masih menjadi wacana, pemberlakuan sudah tertuang dalam Nota Keuangan RAPBN 2025. Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan, ikut menegaskan bahwa hal ini masih menjadi wacana dan akan terus dikaji.

“Kita lagi studi bagaimana semua angkutan umum bersubsidi itu digunakan oleh orang yang memang pantas untuk mendapatkan, bahwa nanti kalau ada (berbasiskan) NIK, ya itu masih wacana, masih studi,” kata Menteri Perhubungan, dilansir dari liputan6, Kamis (30/8/2024).

---

Baca Juga:

• Insentif Ditolak: Fokus ke BEV, Bagaimana Nasib Mobil Hybrid?
• Mengapa China Memimpin Dunia dalam Adopsi Mobil Listrik?

---

Usulan Berbeda, Kemenperin Berusaha Menekan Subsidi Mobil Listrik Hybrid

Di tengah wacana subsidi berbasis NIK, Kementerian Perindustrian justru mengusulkan pemberian insentif untuk mobil listrik hybrid (HEV). “Kami inginnya ada insentif walaupun insentifnya enggak bisa sebesar mobil listrik,” ujar Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian, yang dilansir dari CNN, Senin (26/08/2024). Alasan pemberian insentif tersebut agar pabrik HEV di Indonesia tidak pindah ke negara lain.

Sebelumnya, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan tidak ada perubahan peraturan sektor otomotif di tahun ini, termasuk pemberian insentif untuk HEV karena dinilai cukup banyak populasinya di tanah air.

Menanggapi usulan, pemerintah harus mengambil langkah tepat antara kebijakan insentif atau subsidi di sektor kendaraan listrik. Kepemilikan mobil listrik hanya untuk kelompok ekonomi menengah ke atas, berbeda dengan transportasi publik seperti KRL. Sudah seharusnya subsidi KRL dijadikan prioritas, karena menyangkut masyarakat banyak yang rata-rata dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Komitmen pemerintah dalam menangani emisi CO² harus tetap berada pada posisi yang tepat dengan memperhatikan sektor yang lebih krusial untuk mendapatkan kebijakan terbaik. Dengan demikian, masyarakat kecil tidak lagi dipersulit dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dinilai kurang tepat dan keliru hanya karena terkesan memaksa.  

#ZonaEBT #Sebarterbarukan #EBTHeroes

Editor: Adhira Kurnia Adhwa

Referensi:

[1] Jumlah Penumpang KRL Jabodetabek Tembus 16,43 Juta Sepanjang Mei 2024

[2] Subsidi KRL Diubah Berbasis NIK, Padahal Anggaran Hanya 5% Alokasi IKN

[3] Kemenhub Buka Suara Soal Subsidi KRL Pakai NIK Mulai 2025

[4] Acuan Data Subsidi KRL Jabodetabek Berbasis NIK Masih Dikaji, Tarif Bakal Berubah?