• Polemik wacana pemerintah pada tahun 2025 mengubah subsidi KRL Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
• Banyak pihak yang khawatir sistem ini berisiko melahirkan diskriminasi, sehingga mengesampingkan prinsip dasar.
• PT KAI mengembangkan layanan KRL di Yogyakarta untuk meningkatkan mobilitas penumpang dan mendukung perkembangan sektor pariwisata.

Hi Sobat EBT Heroes!

Belakangan ini, wacana pemerintah untuk mengubah sistem subsidi KRL Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi buah bibir masyarakat. Usulan ini langsung menuai kritik tajam dari berbagai pihak, yang khawatir bahwa perubahan tersebut justru akan merugikan banyak pengguna dan mengancam fungsi utama transportasi umum yang dapat dijangkau semua kalangan.

Kebijakan ini dianggap kontradiktif dengan misi pemerintah dalam meningkatkan penggunaan moda transpotasi umum. Seperti yang diutarakan oleh Analis Kebijakan Transportasi, Azas Tigor Nainggolan, “Penerapan itu bertentangan dengan prinsip misi untuk memindahkan pengguna kendaraan bermotor pribadi menjadi pengguna layanan transportasi publik massal di Jakarta,” ungkap Tigor dalam keterangannya, Selasa (3/9/2024), yang melansir pada situs kompas.com.

Potensi Ketidaktepatan Sasaran Subsidi

Kritik utama terhadap rencana ini adalah potensi ketidaktepatan sasaran subsidi berbasis NIK. Banyak pihak yang khawatir sistem ini berisiko melahirkan diskriminasi, sehingga mengesampingkan prinsip dasar transportasi umum yang seharusnya menjangkau semua lapisan masyarakat. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa harga tiket KRL yang mungkin melonjak akibat perubahan subsidi bisa mendorong lebih banyak orang beralih ke kendaraan pribadi, yang pada akhirnya akan memperburuk kemacetan di Jabodetabek.

Data terbaru dari Korlantas Polri menunjukkan bahwa jumlah kendaraan di wilayah hukum Polda Metro Jaya mencapai 24.356.669 unit, terdiri dari 4.354.155 mobil, 19.016.898 sepeda motor, serta sisanya bus dan angkutan lainnya.

Pengalihan subsidi berbasis NIK berpotensi meningkatkan jumlah kendaraan di Jabodetabek. Kenaikan jumlah kendaraan ini dapat memperburuk masalah kemacetan dan polusi udara, yang sebagian besar berasal dari emisi kendaraan – masalah serius yang sudah lama menjadi perhatian di wilayah ini.

Baca Juga

---

• Dibalik Harga Fantastis: Mengapa 5 Mobil Listrik Ini Jadi yang Termahal di Dunia?
• Wacana Subsidi KRL Berbasis NIK, Apa Kata Publik?

---

Usulan Lain Pemberian Subsidi

Beberapa pihak berpendapat bahwa alih-alih mengubah subsidi KRL, pemerintah seharusnya meningkatkan subsidi PSO dengan menambah armada kereta untuk mengurangi kepadatan penumpang. KRL Jabodetabek, sebagai tulang punggung transportasi penggerak perekonomian di Indonesia, membutuhkan perhatian lebih untuk memastikan layanan yang aman dan nyaman.

Sebagai alternatif, beberapa pihak mengusulkan agar pemerintah memotong subsidi untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, dan lebih fokus pada KRL Jabodetabek. Proyek kereta cepat ini memaksa PT KAI – yang mengelola KRL Jabodetabek – untuk menanggung utang besar yang mencapai ratusan triliun. Di sisi lain, subsidi untuk mobil listrik juga dianggap tidak efektif sehingga bisa digunakan terlebih dahulu untuk mensubsidi KRL Jabodetabek.

Dengan berbagai tantangan ini, tampaknya pemerintah perlu mempertimbangkan solusi yang lebih inklusif dan efisien untuk memastikan transportasi umum tetap terjangkau dan efektif bagi semua lapisan masyarakat.

Menilik KRL Jogja-Jateng

Commuter Line (KRL) Jogja-Jateng mulai beroperasi pada awal tahun 2021, dioperasikan oleh PT KAI Indonesia dengan jalur relasi perjalanan Yogyakarta dan Solo. Jalur ini awalnya sudah menjadi bagian penting dari jalur kereta api Pulau Jawa.

PT KAI mengembangkan layanan KRL di wilayah ini untuk meningkatkan mobilitas penumpang dan mendukung perkembangan sektor pariwisata di sekitar area Yogyakarta.

Dalam hal harga tiket, KRL Jogja-Jateng menawarkan tarif yang cukup terjangkau, dimulai dari harga Rp 8.000. Struktur harga ini dirancang untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, menjadikan KRL sebagai pilihan transportasi yang ekonomis.

KRL Jogja-Jateng melayani rute strategis yang menghubungkan dua kota penting: Yogyakarta dan Solo. Rute ini membentang sejauh sekitar 75 kilometer, dengan waktu tempuh sekitar 2 hingga 3 jam, melintasi berbagai pemandangan alam dan area pemukiman, memberikan pengalaman perjalanan yang menyenangkan bagi penumpangnya.

Baca Juga

---

• Ragam Transportasi Umum Listrik Jakarta
• Membedah Tipe-Tipe Kendaraan Listrik: Apa Saja Pilihannya?

---

KRL Jabodetabek vs KRL Jogja-Jateng: Mana yang Lebih Menguntungkan?

Jika dibandingkan dengan KRL Jabodetabek, KRL Jogja – Jateng terdapat beberapa perbedaan mencolok dalam hal harga tiket, fasilitas, dan waktu kedatangan kereta.

Di Jabodetabek, harga tiket KRL dimulai dari Rp 3.000 dengan tambahan Rp 1.000 per 10 km berikutnya, jauh lebih murah dibandingkan dengan KRL Jogja-Jateng yang dimulai dari harga Rp 8.000.

Namun, KRL Jabodetabek dikenal dengan frekuensi kedatangan yang sangat tinggi, setiap 5 hingga 10 menit pada jam sibuk, sedangkan KRL Jogja – Jateng memiliki rentang waktu kedatangan yang bisa mencapai 1-2 jam.

Mengenai subsidi berbasis NIK, belum ada kabar mengenai implementasinya di KRL Jogja-Jateng, karena pemerintah saat ini lebih berfokus pada pengubahan subsidi KRL Jabodetabek.

Makin tahu Indonesia, bagaimana tanggapan Sobat EBT Heroes? Apakah sobat pernah mencoba KRL Jabodetabek dan Jogja-Jateng?

#ZonaEBT #Sebarterbarukan #EBTHeroes

Editor: Adhira Kurnia Adhwa

Referensi:

[1] Subsidi KRL Berbasis NIK dinilai Kontradiktif

[2] Jumlah Kendaraan Pribadi di Jabodetabek

[3] Solusi Subsidi Berbasis NIK KRL Jabodetabek

[4] KRL Yogyakarta – Jawa Tengah