Institute for Essential Services Reform memandang Indonesia sebagai negara kepulauan dengan potensi energi terbarukan lebih dari 7000 GW, mempunyai peluang besar untuk memenuhi 100 persen kebutuhan energi pulau-pulaunya dari energi terbarukan.
Jakarta, 19 September 2023 – Berbagai pulau di dunia telah berhasil dan terus bergerak memenuhi kebutuhan energinya dengan energi terbarukan. Institute for Essential Services Reform memandang Indonesia sebagai negara kepulauan dengan potensi energi terbarukan lebih dari 7000 GW, mempunyai peluang besar untuk memenuhi 100 persen kebutuhan energi pulau-pulaunya dari energi terbarukan. Selain itu, kesempatan untuk belajar dari pulau-pulau yang telah melakukan desentralisasi energi dan berambisi mencapai target neutral karbon pada
2045 pun terbuka luas.
Melalui Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2023, IESR mendorong agar pemerintah Indonesia dapat memberikan dukungan baik secara komitmen politik, paket kebijakan, bahkan insentif kepada provinsi yang memiliki inisiatif untuk menciptakan pulau yang berkelanjutan dengan pemanfaatan 100 persen energi terbarukan.
“Berkaca dari pengalaman di Denmark, Australia, dan Amerika Serikat, kebutuhan energi disebuah pulau dapat dipenuhi dengan 100% energi terbarukan dan dengan tenggat waktu lebih cepat dibanding target secara nasional. Kombinasi kebijakan, political will yang kuat dari pengambil kebijakan, upaya bersama berbagai pihak, kesiapan sistem, adanya insentif, hingga tersedianya pembiayaan yang inovatif menjadi kunci keberhasilan mereka. Indonesia bisa memiliki showcase pulau 100 persen energi terbarukan dengan ‘paket lengkap’ yang serupa – dimulai dari inisiatif daerah yang perlu mendapatkan dukungan juga dari masyarakat, kelompok swasta, PLN, dan pemerintah pusat,” kata Marlistya Citraningrum, Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan, IESR.
Pada IETD 2023 hari kedua (19/9), belajar dari pengalaman pulau Samso, Denmark, Hawaii, Amerika Serikat dan Pulau Christmas, Australia untuk mewujudkan pulau yang mandiri energi dengan energi terbarukan perlu komitmen yang kuat dari masyarakat lokal dan pemerintah daerah, analisis yang mendalam untuk penentuan strategi yang tepat serta kerjasama yang erat dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti perusahaan utilitas dan institusi pembiayaan.
Søren Hermansen, Direktur Akademi Energi Samsø menjelaskan bahwa Pulau Samso di Denmark saat ini telah mengandalkan energi angin dan energi terbarukan lainnya untuk sumber kelistrikan. Terdapat sekitar 11 turbin angin di daratan, masing-masing dengan kapasitas untuk menghasilkan daya sebesar satu megawatt. Pulau Samso dengan 1 turbin saja bisa menghasilkan listrik yang cukup untuk menggerakan 630 rumah.
“Dalam melakukan transisi energi, pendekatannya perlu secara lokal, artinya bisa bersifat politis maupun administratif namun harus sesuai dengan konteks lokal. Secara nasional, di Denmark, kebijakannya telah mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, peraturan Uni Eropa juga mendukung terciptanya pulau dengan 100 persen energi terbarukan sehingga Pulau Samso solid secara kebijakan dan tersedia pula instrumen finansial,” jelas Søren.
Chris Lee, Senator Hawaii, Amerika Serikat memaparkan, Hawaii menyadari dampak krisis iklim terhadap pulaunya sehingga pemerintah Hawaii pada 2015 menargetkan untuk mencapai 100 persen energi terbarukan pada 2045. Perusahaan utilitas segera melakukan analisis mendalam dan menemukan bahwa 100 persen energi terbarukan bahkan mampu tercapai lebih cepat yakni pada 2040 dan menghemat biaya yang lebih besar, di antaranya dengan memangkas biaya impor bahan bakar migas.
“Masing-masing pulau di Hawaii mempunyai berbagai potensi energi terbarukan. Namun satu hal yang mirip adalah setiap pulau memiliki potensi besar energi surya serta dapat mengandalkan baterai untuk memasok listrik saat panel surya tidak menghasilkan energi ketika malam hari. Kami tidak membangun pembangkit listrik yang baru namun mengandalkan desentralisasi listrik yang lebih tangguh dan relatif lebih hemat biaya,” kata Chris Lee.
Chris Lee menyampaikan pula pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat umum maupun pengembang proyek energi terbarukan melalui paket kredit dan potongan harga. Ia menilai kesadaran perusahaan utilitas untuk beralih ke energi terbarukan telah mengubah model bisnis mereka, dari yang semula ditentukan dari pembangunan pembangkit baru menjadi penilaian kinerja mereka dalam memberikan pelayanan.
David Ellis, Presiden Direktur PT Solar Power Indonesia mengatakan berkaca dari
pengalamannya di Pulau Christmas, Australia, untuk beralih ke energi terbarukan, terutama energi surya, skema jaringan ketenagalistrikan yang memungkinkan pelanggan untuk memasang PLTSnya sendiri menjadi hal yang krusial. Menurutnya, Indonesia pun dapat melakukan hal serupa dengan proyek jaringan kecil (microgrids).
Prof. Ida Ayu Dwi Giriantari, Ketua Center of Excellence Community Based Renewable Energy (CORE) Universitas Udayana (Unud) memaparkan, dengan mengandalkan potensi energi terbarukan, Nusa Penida, Bali akan mampu mencapai 100 persen energi terbarukan pada 2030. Potensi energi terbarukan di Nusa Penida mencakup energi surya dengan potensi PLTS atap Nusa Penida sekitar 10,9 MWp, ketersediaan lahan untuk PLTS skala besar hingga rumput laut untuk bahan bakar nabati (biofuel).
“Nusa Penida dapat memanfaatkan rumput laut untuk dijadikan biofuel. Mengingat, Nusa Penida merupakan penghasil laut terbesar di Bali dengan produksi tahunan mencapai 500 ton/tahun,” ujar Prof. Ida Ayu Dwi Giriantari.
Ia memaparkan dengan potensi rumput laut tersebut, diproyeksi terdapat biodiesel rumput laut dengan total kapasitas 3.200 kW yang terdiri dari 1.600 kW pada 2030, dan 1.600 kW pada 2041.
Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) dan Institute for Essential Services Reform (IESR) bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM)
menyelenggarakan Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2023 pada 18-20 September 2023.
