- Kementerian ESDM mendorong pemanfaatan PLTS, untuk mempercepat akses listrik di pulau-pulau terpencil Indonesia yang sulit dijangkau jaringan konvensional.
- Program PLTS menjadi bagian strategi pemerintah, mencapai target seluruh desa dan dusun berlistrik pada 2029 serta meningkatkan bauran energi terbarukan nasional.
- Penguatan program Listrik Desa dan BPBL, termasuk kenaikan target BPBL 2026 menjadi 500 ribu rumah tangga, mendukung pemerataan akses listrik di wilayah 3T.
Sobat EBT Heroes! Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) semakin diprioritaskan pemerintah sebagai solusi percepatan elektrifikasi di pulau-pulau terpencil Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa PLTS menjadi pilihan paling realistis untuk menjawab tantangan geografis dan mahalnya distribusi bahan bakar di wilayah kepulauan.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperluas akses listrik sekaligus meningkatkan kontribusi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional. Pemerintah menargetkan seluruh desa dan dusun di Indonesia telah berlistrik paling lambat tahun 2029.
PLTS Dinilai Efektif untuk Wilayah Kepulauan dan Daerah Sulit Akses
Dalam keterangannya, Bahlil menekankan bahwa elektrifikasi di pulau-pulau kecil tidak bisa disamakan dengan wilayah daratan yang mudah dijangkau jaringan listrik konvensional. Kondisi laut, cuaca, serta keterbatasan transportasi membuat pasokan BBM dan logistik kerap terhambat.
Pengalaman pribadi menjadi salah satu alasan kuat di balik dorongan pengembangan PLTS tersebut. Bahlil yang lahir di Pulau Banda, Maluku, memahami langsung tantangan hidup di wilayah kepulauan yang sebagian besar areanya merupakan laut.
“Sudah nggak ada minyak tanah, kapal susah pula. Jadi saya tahu betul penderitaan itu, dan kita akan mendorong program PLTS,” ujar Bahlil di Jakarta, Kamis (22/1/2026).
PLTS dinilai lebih adaptif karena tidak bergantung pada pasokan bahan bakar, relatif mudah dipasang, dan tetap bisa beroperasi di daerah yang sulit dijangkau ketika gelombang laut tinggi. Oleh karena itu, anggaran yang tersedia akan diarahkan untuk mendorong implementasi PLTS di kampung-kampung dan pulau-pulau terpencil.
Dorongan ini juga mendukung target bauran energi EBT 17–21 persen pada 2026. Pada 2025, kontribusi EBT dalam bauran listrik nasional tercatat 15,75 persen, sehingga percepatan PLTS di daerah terpencil diharapkan menjadi salah satu pengungkit utama pencapaian target tersebut.
Target Listrik Desa dan BPBL Diperkuat untuk Pemerataan Akses Energi
Selain PLTS, pemerintah juga memperkuat dua program utama lainnya, yaitu Program Listrik Desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Ketiga program ini dirancang berjalan paralel untuk memastikan pemerataan akses listrik, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Pada 2026, Program Listrik Desa menargetkan penambahan 22.179 pelanggan di 372 lokasi di seluruh Indonesia. Sebagai perbandingan, pada 2025, sebanyak 77.616 rumah tangga di 1.516 lokasi telah menikmati listrik melalui program ini.
Sementara itu, target program BPBL tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan. Dari rencana awal 250 ribu rumah tangga, target dinaikkan menjadi 500 ribu rumah tangga, menyusul masukan dari Komisi XII DPR RI. Pada 2025, realisasi BPBL tercatat mencapai 205.968 rumah tangga.
Peningkatan target tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas jangkauan penerima program kelistrikan. Untuk mendukung kebijakan itu, Kementerian ESDM akan menyesuaikan alokasi anggaran 2026 agar lebih fokus pada pemerataan akses listrik di daerah terpencil.
Dengan mengombinasikan PLTS, Program Listrik Desa, dan BPBL, pemerintah berharap elektrifikasi nasional tidak hanya mengejar angka rasio listrik, tetapi juga memastikan keadilan akses energi bagi masyarakat di pulau-pulau terpencil yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur.
#ZonaEBT #SebarTerbarukan #PLTSDesa #PLTS
Sumber:
[1] Menteri ESDM Dorong PLTS untuk Listriki Pulau-Pulau Terpencil
