- Negara G20 juga merupakan pemimpin teknologi, produsen, dan investor energi baru dan terbarukan terbesar. Di sisi lain, negara-negara G20 termasuk di antara penghasil emisi terbesar di dunia.
- Sebagai salah satu dari tiga pilar utama Presidensi G20 Indonesia, Forum Transisi Energi dalam bentuk Energy Transition Working Group (ETWG) berfokus pada tiga prioritas, yaitu akses, teknologi, dan keuangan.
- Transisi energi harus mengedepankan konsep pemerataan dan memperhatikan aspek sosial ekonomi seperti perubahan pekerjaan. Selain itu, ada tiga hal penting yang bisa menjadi ruang kerja sama antar negara, yakni memastikan akses energi, peningkatan teknologi bersih, dan mengamankan keuangan
Negara-negara anggota G20 mewakili sekitar 75% dari kebutuhan energi dunia. Oleh karena itu, negara-negara G20 memiliki tanggung jawab dan peran strategis yang besar dalam mendorong penggunaan energi bersih. Energy Transition Working Group (ETWG) berfokus pada keamanan energi, aksesibilitas dan efisiensi, dan transisi ke sistem energi rendah karbon, serta investasi dan inovasi dalam teknologi yang lebih bersih dan efisien. Pertanyaan yang dipilih Indonesia dalam forum G20 ini sangat relevan, mengingat dunia saat ini sedang terancam oleh pemanasan global yang jika dibiarkan akan menyebabkan peningkatan suhu global.
Transisi energi merupakan salah satu pilar utama tema Presidensi G20 Indonesia pada 2022. Tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk negara-negara anggota G20, komunitas global, bisnis dan lembaga keuangan. Oleh karena itu, tidak heran jika peserta diskusi G20 tentang isu energi ini diikuti oleh ratusan peserta dalam working group dari pemerintah dan perusahaan serta dari berbagai generasi. Perlu dicatat bahwa transisi energi adalah transisi dari penggunaan bahan bakar fosil (yang menimbulkan polusi) ke energi baru dan terbarukan yang berwawasan lingkungan.
Untuk beralih dari penggunaan bahan bakar fosil ke energi bersih membutuhkan dana yang sangat besar.
Pada upacara pembukaan, Presiden Joko Widodo menyerukan agar transisi energi dilakukan secara adil, terutama secara finansial.
Juga dikatakan bahwa transisi energi ini tidak boleh mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat. Pergeseran paradigma akan berdampak pada perubahan pekerjaan, skenario pengembangan, orientasi bisnis, dan banyak lagi.
Baca Juga :
- Kilas Balik Reaktor TRIGA, Reaktor Pertama di Indonesia
- Dukung Penggunaan Energi Hijau, 65 Peserta Ikuti Rally Tour Kendaraan Listrik di Bali
- Sukseskan Event W20 di Kota Batu, Grab Indonesia Pinjamkan Mobil Listrik Hyundai Ioniq
Indonesia memiliki peran penting sebagai ketua G20, yaitu harus memimpin dalam pencegahan perubahan iklim, apalagi Indonesia memiliki hutan terluas dan menjadi paru-paru dunia gender. Hutan-hutan ini mungkin berperan dalam perubahan iklim global. Indonesia memiliki potensi besar untuk pengembangan energi terbarukan dengan total 3000 GW yang berasal dari energi surya, angin, panas bumi, bioenergi dan kelautan. Modal ini digunakan sebagai sumber dana untuk menuju net zero emisi pada tahun 2060. Pada forum G20, Indonesia mulai memutuskan untuk menggunakan kendaraan listrik zero-polution. Pada pertemuan forum G20 di Bali, para delegasi menggunakan 500 mobil listrik. Untuk mendukung hal tersebut PT PLN (Persero) akan membangun 21 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum di Bali dan secara bertahap akan dibangun pada Maret 2022.
Biaya konversi energi cukup masuk akal. Memang, sektor energi adalah salah satu penghasil emisi terbesar. Apalagi pasokan energi terpenting masih berasal dari bahan bakar fosil, yakni batu bara 67%, minyak 15%, dan gas 8%. Apalagi, batu bara merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Tercatat, pada 2021 mencapai Rp 75,15 triliun, jauh melebihi target Rp 39,1 triliun. Waktu pengambilalihan Presidensi G20 akan menjadi tonggak strategis bagi Indonesia untuk memahami situasi seperti itu karena forum adalah platform. Kerja sama internasional dengan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap komitmen yang dibuat.
Lebih lanjut, isu transisi energi menjadi bagian dari agenda pemulihan tata kelola ekonomi global yang inklusif pascapandemi COVID-19. Transisi energi harus mengedepankan konsep pemerataan dan memperhatikan aspek sosial ekonomi seperti perubahan pekerjaan. Selain itu, ada tiga hal penting yang bisa menjadi ruang kerja sama antar negara, yakni memastikan akses energi, peningkatan teknologi bersih, dan mengamankan keuangan. Presiden Joko Widodo berharap upaya kolektif ini dapat memenuhi tema, Recovery Together, Recovery Stronger. Jika peluang transisi energi bersih ini dimanfaatkan dengan baik, maka akan berdampak besar pada peningkatan neraca pembayaran dan pencapaian tujuan utama pencapaian Nationally Determined Contributions (NDCs) hingga 2030. Oleh karena itu, Net Zero Emissions Roadmap (NZE) 2060 telah disiapkan yang harus menjadi acuan kebijakan pemerintah ke depan, dan bukan hanya konteks penelitian dan keuangan.
Baca Juga :
- PLTAL (Pembangkit Listrik Tenaga Air Laut) Berpotensi Tinggi Berkembang Besar di Indonesia!
- Pertamina Geothermal Energy Segera Selesaikan Proyek PLTP di Lahendong
- Dukung Penggunaan Energi Hijau, 65 Peserta Ikuti Rally Tour Kendaraan Listrik di Bali
Sebagai salah satu dari tiga pilar utama Presidensi G20 Indonesia, Forum Transisi Energi dalam bentuk Energy Transition Working Group (ETWG) berfokus pada tiga prioritas, yaitu akses, teknologi, dan keuangan. Dengan tiga sumbu ini, G20 akan dapat mencapai kesepakatan bersama untuk mempercepat transisi energi global sambil menopang sistem energi global yang berkelanjutan dan transisi yang adil.
Pemerintah juga akan mengenakan pajak karbon dengan tarif Rp30/kg CO2e karbon. Tarif ini akan mulai berlaku pada 1 April 2022 untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan rezim terbatas dan perpajakan. Dari sektor migas, pemerintah telah menyiapkan strategi lain untuk mengurangi emisi karbon, yaitu Rencana Implementasi Carbon Capture, Use and Storage (CCUS) untuk mengurangi emisi karbon sekaligus meningkatkan produksi emisi migas, membatasi seringnya flare-up, mengoptimalkan penggunaan gas alam untuk rumah tangga dan kendaraan, dan pengurangan emisi metana.
Komitmen Indonesia untuk menemukan kesepakatan global untuk mempercepat transisi energi didukung penuh oleh sejumlah organisasi internasional. Negara G20 juga merupakan pemimpin teknologi, produsen, dan investor energi baru dan terbarukan terbesar. Di sisi lain, negara-negara G20 termasuk di antara penghasil emisi terbesar di dunia. Oleh karena itu, Presidensi G20 Indonesia merupakan waktu yang penting untuk mempromosikan kebijakan transisi energi yang efisien, mudah, terjangkau, dan dapat dicapai.
Penyebaran energi terbarukan sekarang didukung oleh biaya teknologi energi bersih yang jauh lebih rendah seperti surya, angin, dan baterai. Dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, teknologi energi bersih diharapkan lebih murah daripada listrik dari pembangkit listrik tenaga batu bara, minyak dan gas. Namun, transisi ini tidak semudah yang dibayangkan. Banyak tantangan dan hambatan dalam implementasi kebijakan. Pertama, tentu saja, produsen bahan bakar fosil dunia akan terus berjuang agar produksi energinya diserap oleh pasar dunia. Kedua, perilaku masyarakat yang terbiasa menggunakan bahan bakar fosil sulit diubah.
Sebagai solusi, negara-negara G20 harus mengambil langkah-langkah aksi politik yang dapat mempercepat implementasi transisi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan di antaranya ialah:
- Berkomitmen untuk mendukung penelitian dan pengembangan energi terbarukan. Sebagian besar negara G20 telah secara terbuka berjanji untuk meningkatkan pendanaan inovasi di sektor energi terbarukan untuk mendanai penelitian dan pengembangan yang dapat mencapai sekitar $30 miliar secara global selama dua tahun ke depan. Komitmen ini dapat diwujudkan dengan mendorong sektor swasta untuk meningkatkan investasi penelitian dan pengembangan secara signifikan, dengan memberikan insentif pajak dan fasilitas, kemitraan penelitian publik, dan sebagainya, serta sektor swasta dan dengan mendorong kompetisi inovasi yang didukung pemerintah.
- Upaya perluasan pasar energi terbarukan dengan menggalakkan dan mendorong masyarakat beralih ke energi terbarukan, membantu meningkatkan volume produksi energi terbarukan dengan mendorong investor yang berminat lebih fokus berinvestasi di sektor ini dan mendorong perluasan pasar energi terbarukan melalui pemberian insentif pajak, insentif pengguna akhir, penghapusan subsidi bahan bakar fosil hingga pengenaan pajak karbon.
- Membuat sumber energi terbarukan lebih kompetitif dan bahkan lebih murah daripada bahan bakar fosil. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk menggunakan energi terbarukan skala besar, menyediakan jaringan energi terbarukan, berinvestasi dalam interkoneksi, berinvestasi di stasiun pengisian listrik, mendorong dan mengembangkan infrastruktur energi terbarukan yang besar.
Melalui Forum G20 ini, Indonesia berkesempatan untuk mendorong upaya bersama dunia dalam melaksanakan kebijakan untuk mendorong pemulihan ekonomi global yang komprehensif. Indonesia juga memiliki kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia dukungan penuhnya terhadap transisi energi global.
zonaebt.com
Renewable Content Provider
#zonaebt #energiterbarukan #energifosil #G20 #TransisiEnergi
Editor: Riana Nurhasanah
Referensi
https://indonesiabaik.id/videografis/transisi-energi-pada-presidensi-g20
https://mediaindonesia.com/opini/469395/g-20-dan-urgensi-literasi-energi-bersih
